Pembaruan ketika itu dilakukan karena pengaturan sebelumnya dianggap tidak lagi memadai untuk mengikuti perkembangan nilai etika, budaya, dan perilaku masyarakat.
Kini, setelah berjalan lebih dari empat tahun, regulasi tersebut kembali mengalami penyesuaian melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Perubahan ini juga perlu ditempatkan dalam kerangka pembaruan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Polri, pemerintah memperkuat sejumlah aspek kelembagaan, termasuk profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal kepolisian.
Undang-undang tersebut berlaku sejak 17 Juni 2026 dan menjadi bagian dari perkembangan kerangka hukum yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan pelaksana di lingkungan Polri.
Dalam konteks lebih luas, penguatan sistem etik kepolisian bukan hanya persoalan kedisiplinan internal.
Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh konsistensi institusi dalam menangani dugaan pelanggaran, termasuk apabila perkara melibatkan pejabat dengan jabatan strategis.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama di hadapan mekanisme penegakan hukum dan kode etik.
Tidak boleh terdapat kesan bahwa pangkat, jabatan, kedekatan, maupun pengaruh seseorang dapat menjadi penghalang bagi pemeriksaan yang objektif.
Karena itu, penerapan Perpol terbaru harus diikuti keterbukaan informasi mengenai proses persidangan, susunan majelis, dasar pertimbangan putusan, serta mekanisme keberatan atau banding yang tersedia.
Khusus mengenai persidangan elektronik, Polri juga perlu memastikan identitas peserta, keutuhan dokumen pemeriksaan, kesempatan menyampaikan pembelaan, serta pencatatan seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan.
Kemudahan teknologi tidak boleh mengurangi hak terduga pelanggar ataupun menghambat pencarian kebenaran.
Demikian pula dengan perubahan masa penempatan khusus. Penyesuaian penghitungan waktu harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh mengurangi perlindungan hak personel maupun kepentingan pemeriksaan.
Di tengah perkembangan tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengawasan melalui Kompolnas, lembaga pengawas yang berwenang, organisasi masyarakat sipil, maupun kanal pengaduan resmi kepolisian.
Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan bukti merupakan bagian dari kontrol publik dalam kehidupan demokrasi.
Perlu dicatat, sampai batas penelusuran pemberitaan 19 November 2026, belum terdapat tanggapan media internasional atau pernyataan akademisi luar negeri yang dapat diverifikasi secara memadai mengenai Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Demikian pula, komentar yang beredar di media sosial tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai representasi pendapat mayoritas masyarakat tanpa data dan verifikasi yang jelas.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 sendiri telah diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal pengundangan.
