Masyarakat dapat mempelajari dokumen lengkapnya melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Polri di [https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen](https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen).
Pada akhirnya, keberhasilan perubahan aturan ini tidak cukup diukur dari terbitnya regulasi maupun kelancaran pelaksanaan persidangan.
Ukuran sesungguhnya terletak pada keberanian institusi menegakkan standar etik secara konsisten, memberikan perlakuan yang setara, serta menjamin bahwa setiap putusan didasarkan pada fakta, bukti, dan ketentuan hukum.
Reformasi kepolisian membutuhkan lebih dari sekadar perubahan pasal. Ia memerlukan keteladanan, integritas, pengawasan yang efektif, dan komitmen nyata untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dengan demikian, pembaruan kode etik ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik sekaligus membangun institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanat negara. | BerlianPos.Com | */Redaksi | *** |
