Polri Ubah Aturan Kode Etik, Sidang Jenderal Kini Lebih Fleksibel

Foto ; repro/dok/humaspolri*

Masyarakat dapat mempelajari dokumen lengkapnya melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Polri di [https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen](https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen).

Pada akhirnya, keberhasilan perubahan aturan ini tidak cukup diukur dari terbitnya regulasi maupun kelancaran pelaksanaan persidangan.

Read More
banner 300x250

Ukuran sesungguhnya terletak pada keberanian institusi menegakkan standar etik secara konsisten, memberikan perlakuan yang setara, serta menjamin bahwa setiap putusan didasarkan pada fakta, bukti, dan ketentuan hukum.

See also  Kontingen Pramuka Kalteng Dilepas Menuju Jambore Nasional 2026

Reformasi kepolisian membutuhkan lebih dari sekadar perubahan pasal. Ia memerlukan keteladanan, integritas, pengawasan yang efektif, dan komitmen nyata untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dengan demikian, pembaruan kode etik ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik sekaligus membangun institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanat negara. | BerlianPos.Com | */Redaksi | *** |

banner 1080x1592

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *