BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Polemik mengenai pengadaan seragam sekolah pada tahun ajaran 2026/2027 di Kabupaten Semarang memantik perhatian publik sekaligus respons cepat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang.
Keluhan yang disampaikan salah seorang orang tua siswa baru di salah satu SMP negeri di wilayah Ungaran berkembang menjadi diskusi yang lebih luas mengenai transparansi pengadaan seragam, perlindungan hak orang tua, tata kelola pendidikan, hingga pentingnya menjaga sekolah sebagai ruang pelayanan publik yang bebas dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga, persoalan biaya pendidikan selalu menjadi isu yang sensitif.
Meski pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan, berbagai kebutuhan penunjang seperti seragam, perlengkapan sekolah, dan alat belajar masih menjadi pengeluaran yang cukup besar bagi banyak orang tua.
Polemik di Kabupaten Semarang bermula ketika seorang wali murid, yang dalam pemberitaan menggunakan nama samaran Abi (47), mengaku mempertanyakan mekanisme pengadaan lima pasang seragam sekolah dengan nilai sekitar Rp1.470.000.
Menurut keterangannya, saat kegiatan tes diagnostik siswa baru berlangsung, pihak sekolah juga mengumpulkan para orang tua untuk mengikuti sosialisasi mengenai tata tertib sekolah, program pendidikan, serta berbagai ketentuan yang berlaku selama peserta didik menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
Namun dalam pertemuan itu, pembahasan kemudian berlanjut pada pengadaan seragam sekolah.
Abi mengungkapkan bahwa pihak sekolah menjelaskan telah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan lima jenis seragam.
Dari penjelasan tersebut, baru seragam olahraga yang telah selesai diproduksi, sementara seragam lainnya masih dalam tahap pembuatan.
Nilai pengadaan seluruh paket seragam disebut mencapai Rp1.470.000 untuk setiap peserta didik baru.
Meski menurut Abi pihak sekolah menyampaikan bahwa pembelian tersebut tidak bersifat wajib, ia mengaku merasa keberatan karena belum memperoleh penjelasan rinci mengenai dasar penetapan harga, spesifikasi barang, maupun mekanisme kerja sama dengan penyedia.
Menurutnya, sebagai orang tua, dirinya mendukung setiap program sekolah sepanjang dilakukan secara transparan, sesuai regulasi, dan memberikan kepastian mengenai hak serta kewajiban seluruh pihak.
“Saya hanya ingin ada keterbukaan. Kalau memang ada dasar hukumnya, rincian harga setiap seragam jelas, serta mekanismenya transparan, tentu kami sebagai orang tua akan lebih mudah memahami,” demikian substansi pandangan yang disampaikan Abi sebagaimana diberitakan.
Ia juga mengaku memilih menunda memberikan persetujuan pembelian seragam hingga memperoleh informasi yang lebih lengkap.
Transparansi Menjadi Kunci
Persoalan yang berkembang di Kabupaten Semarang sesungguhnya tidak hanya menyangkut besarnya biaya seragam.
Yang menjadi perhatian publik justru adalah pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan sekolah yang melibatkan pembiayaan dari masyarakat.
Dalam tata kelola pemerintahan modern, transparansi merupakan prinsip utama pelayanan publik.
