BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti wawancara dan verifikasi lapangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rabu (19/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan penilaian terhadap komitmen dan kesiapan KPU Babel dalam membangun tata kelola kelembagaan yang bersih, profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita.
Turut hadir Inspektur Wilayah III KPU RI Ferry Syahminan, Auditor Ahli Utama Nanang Priyatna, serta jajaran Inspektorat KPU RI yang mengikuti proses wawancara dan verifikasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Husin, memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan lembaganya dalam membangun Zona Integritas menuju WBK.
Paparan tersebut mencakup upaya kelembagaan, inovasi pelayanan, penguatan tata kelola, serta capaian yang dinilai mendukung terwujudnya organisasi yang profesional dan bertanggung jawab.
Bagi KPU Babel, pembangunan Zona Integritas bukan sekadar upaya mengejar predikat WBK.
Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian dari pembenahan internal agar penyelenggaraan tugas kepemiluan berjalan semakin transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pendalaman materi.
Tim penilai menggali berbagai aspek terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sekaligus melakukan verifikasi terhadap informasi yang telah disampaikan.
Proses tersebut diikuti jajaran KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya Anggota KPU Babel Muslim Ansori, Hartati, Deni dan Yuli Restuwardi.
Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muchtaruddin, para kepala bagian serta jajaran sekretariat juga terlibat dalam proses wawancara dan pendalaman yang dilakukan tim penilai.
Verifikasi lapangan menjadi bagian penting karena pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya dibuktikan melalui dokumen administratif.
Implementasi nyata, konsistensi pelayanan, penguatan pengawasan, perubahan pola kerja serta komitmen aparatur menjadi bagian yang perlu diperlihatkan secara konkret.
Zona Integritas sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam proses menuju WBK, instansi dituntut melakukan pembenahan pada berbagai aspek tata kelola.
Bagi lembaga penyelenggara pemilu, tuntutan tersebut memiliki arti yang sangat strategis. KPU tidak hanya mengelola administrasi pemerintahan, tetapi juga menjalankan fungsi penting dalam penyelenggaraan demokrasi.
Kepercayaan publik terhadap proses pemilu sangat dipengaruhi oleh integritas dan profesionalitas lembaga penyelenggara.
Karena itu, pembangunan Zona Integritas di KPU Babel memiliki dimensi yang lebih luas.
Transparansi administrasi, akuntabilitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan, pengawasan internal dan pencegahan praktik korupsi harus menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.
Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.
Setiap tahapan kepemiluan melibatkan masyarakat sebagai pemilih, peserta, pemantau maupun kelompok yang berkepentingan terhadap proses demokrasi.
Pelayanan yang cepat, terbuka dan tidak diskriminatif menjadi kebutuhan mendasar.
Masyarakat harus memperoleh informasi kepemiluan dengan mudah serta mendapatkan kepastian bahwa setiap proses dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, pembangunan Zona Integritas dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara lembaga penyelenggara pemilu dengan masyarakat.
Predikat WBK bukan tujuan akhir. Predikat tersebut seharusnya menjadi konsekuensi dari perubahan budaya organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
Jika sebuah lembaga memperoleh predikat WBK tetapi praktik pelayanan kembali ke pola lama setelah penilaian selesai, maka substansi reformasi birokrasi akan kehilangan makna.
Karena itu, tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan mempertahankan standar integritas setelah proses penilaian berakhir.
KPU Babel perlu memastikan berbagai inovasi yang telah dibangun tidak berhenti sebagai program sesaat. Inovasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata dalam pelayanan.
Penguatan digitalisasi pelayanan, keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan masyarakat serta sistem pengawasan internal dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan.
Setiap inovasi juga harus mudah digunakan, dapat diakses masyarakat dan memiliki mekanisme evaluasi.
Proses verifikasi nasional yang berlangsung pada 19 Agustus 2026 menjadi kesempatan bagi KPU Babel untuk menunjukkan sejauh mana perubahan tersebut telah diterapkan dalam kehidupan organisasi.
Pertanyaan dan pendalaman yang dilakukan tim penilai juga dapat menjadi bahan evaluasi internal.
Setiap catatan yang muncul seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan memperbaiki kelemahan.
Dalam membangun pemerintahan yang bersih, pencegahan korupsi harus ditempatkan sebagai pekerjaan bersama. Pimpinan lembaga, pejabat struktural, pegawai dan seluruh unsur sekretariat mempunyai peran masing-masing.
Integritas tidak cukup dituangkan dalam slogan. Ia harus terlihat dari cara aparatur menggunakan kewenangan, mengelola anggaran, mengambil keputusan, melayani masyarakat dan merespons kritik.
KPU sebagai lembaga publik juga dituntut mampu menjaga jarak dari kepentingan yang dapat mengganggu independensi penyelenggaraan pemilu.
Profesionalitas dan netralitas harus berjalan seiring dengan transparansi serta akuntabilitas.
Di tingkat daerah, komitmen tersebut menjadi semakin penting karena KPU Babel bersentuhan langsung dengan karakteristik masyarakat kepulauan.
Kondisi geografis Bangka Belitung yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membutuhkan pelayanan publik yang adaptif.
Pelayanan kepemiluan harus mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah tanpa mengurangi standar kualitas.
Teknologi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses, tetapi tetap harus dibarengi pelayanan langsung bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses digital.
Karena itu, keberhasilan Zona Integritas semestinya diukur bukan hanya dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari pengalaman masyarakat ketika berinteraksi dengan lembaga.
Apakah masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah? Apakah informasi tersedia secara terbuka? Apakah pengaduan ditangani dengan cepat? Apakah prosedur dapat dipahami? Apakah aparatur memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi ukuran penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi.
Kegiatan wawancara dan verifikasi lapangan ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan Zona Integritas membutuhkan keterlibatan banyak pihak. KPU Babel tidak bekerja sendiri.
Dukungan KPU RI dan Inspektorat KPU RI menjadi bagian dari proses pengawasan dan pembinaan, sementara penilaian nasional memberikan perspektif eksternal terhadap implementasi reformasi yang dilakukan.
Bagi jajaran KPU Babel, proses tersebut dapat menjadi momentum memperkuat semangat perubahan.
Setiap aparatur diharapkan memahami bahwa integritas bukan hanya tanggung jawab pimpinan atau bagian tertentu, melainkan kewajiban seluruh pegawai.
Masyarakat pun memiliki peran sebagai pengawas eksternal.
Kritik, masukan dan laporan yang disampaikan melalui mekanisme resmi dapat membantu lembaga mengetahui persoalan yang mungkin tidak terlihat dalam evaluasi internal.
Keterbukaan terhadap kritik menjadi salah satu ciri organisasi publik yang sehat.
Lembaga yang kuat bukan lembaga yang tidak pernah dikritik, melainkan lembaga yang mampu menerima kritik, memverifikasi persoalan dan melakukan perbaikan.
Dengan demikian, proses menuju WBK di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hendaknya tidak berhenti pada hasil penilaian.
Apa pun hasil akhirnya, proses verifikasi nasional harus menghasilkan pembelajaran dan perbaikan nyata.
Bagi masyarakat Bangka Belitung, harapannya jelas: penyelenggara pemilu yang bersih, profesional, transparan, responsif dan dapat dipercaya.
KPU Babel kini berada dalam tahapan evaluasi pembangunan Zona Integritas. Paparan, wawancara dan verifikasi yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan menuju tata kelola kelembagaan yang semakin baik.
Predikat WBK memang penting, tetapi kepercayaan publik jauh lebih penting.
Sebab, integritas lembaga penyelenggara pemilu pada akhirnya bukan hanya tercermin dari sebuah penghargaan, melainkan dari seberapa konsisten lembaga tersebut menjalankan tugas secara jujur, transparan, profesional dan melayani masyarakat.
Momentum verifikasi nasional ini karena itu patut dijadikan titik penguatan, bukan sekadar titik penilaian. Dari ruang evaluasi itulah budaya kerja yang bersih dapat dibangun dan dipertahankan.
Bagi KPU Babel, perjalanan menuju Zona Integritas adalah perjalanan panjang. Namun, setiap langkah menuju birokrasi yang bersih merupakan investasi penting bagi kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. | BerlianPos.Com | */Redaksi | *** |
