BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti wawancara dan verifikasi lapangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rabu (19/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan penilaian terhadap komitmen dan kesiapan KPU Babel dalam membangun tata kelola kelembagaan yang bersih, profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita.
Turut hadir Inspektur Wilayah III KPU RI Ferry Syahminan, Auditor Ahli Utama Nanang Priyatna, serta jajaran Inspektorat KPU RI yang mengikuti proses wawancara dan verifikasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Husin, memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan lembaganya dalam membangun Zona Integritas menuju WBK.
Paparan tersebut mencakup upaya kelembagaan, inovasi pelayanan, penguatan tata kelola, serta capaian yang dinilai mendukung terwujudnya organisasi yang profesional dan bertanggung jawab.
Bagi KPU Babel, pembangunan Zona Integritas bukan sekadar upaya mengejar predikat WBK.
Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian dari pembenahan internal agar penyelenggaraan tugas kepemiluan berjalan semakin transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pendalaman materi.
Tim penilai menggali berbagai aspek terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sekaligus melakukan verifikasi terhadap informasi yang telah disampaikan.
Proses tersebut diikuti jajaran KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya Anggota KPU Babel Muslim Ansori, Hartati, Deni dan Yuli Restuwardi.
Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muchtaruddin, para kepala bagian serta jajaran sekretariat juga terlibat dalam proses wawancara dan pendalaman yang dilakukan tim penilai.
Verifikasi lapangan menjadi bagian penting karena pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya dibuktikan melalui dokumen administratif.
Implementasi nyata, konsistensi pelayanan, penguatan pengawasan, perubahan pola kerja serta komitmen aparatur menjadi bagian yang perlu diperlihatkan secara konkret.
Zona Integritas sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam proses menuju WBK, instansi dituntut melakukan pembenahan pada berbagai aspek tata kelola.
Bagi lembaga penyelenggara pemilu, tuntutan tersebut memiliki arti yang sangat strategis. KPU tidak hanya mengelola administrasi pemerintahan, tetapi juga menjalankan fungsi penting dalam penyelenggaraan demokrasi.
Kepercayaan publik terhadap proses pemilu sangat dipengaruhi oleh integritas dan profesionalitas lembaga penyelenggara.
