BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Aksi unjuk rasa BEM Banten Bersatu di Gerbang Utama Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, beberapa waktu lalu, berlangsung hingga sore hari.
Massa mahasiswa meminta pemerintah daerah merespons sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan, termasuk persoalan aktivitas tambang ilegal di wilayah Banten.
Aksi tersebut diwarnai pertemuan antara massa mahasiswa dengan sejumlah pejabat daerah dan aparat keamanan.
Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandhi Hartawan, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, serta Kapolda Banten Irjen Pol Hengki S.I.K., M.H., datang menemui peserta aksi untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Namun, kehadiran ketiga pejabat tersebut belum membuat massa membubarkan diri. Mahasiswa tetap meminta Gubernur Banten Andra Soni hadir secara langsung dan memberikan tanggapan terhadap tuntutan mereka.
Karena permintaan tersebut belum terpenuhi, mahasiswa melanjutkan orasi dan menyampaikan sikap mereka di depan gerbang utama KP3B.
Massa meminta pemerintah tidak hanya menerima aspirasi secara administratif, tetapi juga memberikan respons konkret terhadap persoalan yang mereka anggap berdampak terhadap kepentingan masyarakat Banten.
Situasi kemudian berlanjut hingga sekitar pukul 18.00 WIB. Pada kesempatan tersebut, mahasiswa memberikan ruang kepada Kapolda Banten untuk menyampaikan tanggapan secara langsung di hadapan massa aksi.
Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memastikan kepolisian akan menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di wilayah Provinsi Banten.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu respons penting dalam aksi mahasiswa.
Kepastian penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal menjadi perhatian karena kegiatan pertambangan tanpa izin dapat berkaitan dengan persoalan hukum, lingkungan, tata ruang, serta kepentingan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Meski demikian, penindakan terhadap dugaan pertambangan ilegal tetap membutuhkan proses penegakan hukum berdasarkan temuan lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aparat perlu memastikan status perizinan, lokasi kegiatan, bentuk pelanggaran, serta alat bukti sebelum mengambil langkah hukum terhadap pihak yang diduga terlibat.
Selain Kapolda, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim juga memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan BEM Banten Bersatu.
Kehadiran unsur legislatif tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dibawa mahasiswa tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat keamanan, tetapi juga berkaitan dengan fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat daerah.
Bagi masyarakat Banten, isu pertambangan ilegal memiliki dimensi yang cukup luas.
Selain menyangkut kepastian hukum, aktivitas pertambangan juga dapat berhubungan dengan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar wilayah kegiatan.
Karena itu, tuntutan mahasiswa menjadi bagian dari ruang partisipasi publik yang perlu didengar secara terbuka.
