Rajo Ameh menilai kekuatan daerah akan tumbuh apabila seluruh elemen mampu menemukan titik temu dan bekerja berdasarkan kepentingan masyarakat.
Ia mengakui bahwa upaya membawa Bangka Belitung semakin kuat di tingkat nasional bukanlah pekerjaan singkat. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan proses panjang, konsistensi, serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat.
“Untuk kita menjadi kuat di tingkat nasional mungkin ini suatu proses yang harus kita lalui secara bersama dalam membangun negeri Serumpun Sebalai yang kita cintai ini,” tuturnya.
Selain meluncurkan tagar #PrayForHellyana, Rajo Ameh juga berencana menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Surat tersebut, menurut dia, akan menjadi bagian dari upaya menyampaikan pandangan mengenai keberadaan Hellyana sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
“Intinya Hellyana sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus kita pertahankan secara koridor hukum yang berlaku di Republik ini,” tegas Rajo Ameh.
Gerakan tersebut juga memperlihatkan bagaimana ruang publik dan media sosial semakin banyak digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik.
Penggunaan tagar diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi publik, meski substansi persoalan tetap perlu ditempatkan dalam koridor hukum dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Dalam konteks demokrasi daerah, setiap usulan terkait pemberhentian pejabat publik memiliki mekanisme dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi.
Karena itu, keputusan akhir tidak semestinya dipandang hanya berdasarkan tekanan opini publik, tetapi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta proses kelembagaan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan dukungan maupun kritik terhadap pejabat publik.
Hak tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi selama dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti.
Rajo Ameh berharap dukungan terhadap Hellyana dapat menjadi momentum untuk membuka kembali komunikasi antarpemangku kepentingan di Babel.
Ia menilai dialog yang sehat dapat menjadi jalan untuk meredakan ketegangan sekaligus menemukan solusi yang dapat diterima berbagai pihak.
Bangka Belitung sendiri memiliki tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, hingga pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Karena itu, stabilitas pemerintahan daerah dinilai penting agar agenda pembangunan tidak terganggu oleh dinamika politik yang berkepanjangan.
Namun, stabilitas juga harus berjalan beriringan dengan mekanisme demokrasi dan pengawasan.
DPRD memiliki fungsi konstitusional dan kelembagaan dalam menjalankan tugasnya, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan menjalankan roda pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.
