BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Sengketa Sabah antara Malaysia dan Filipina kembali menjadi perhatian pada 2026 setelah pemerintah Filipina menegaskan kembali klaim kedaulatannya atas Sabah, sementara Malaysia mempertahankan posisi bahwa Sabah merupakan bagian integral dari federasi berdasarkan proses pembentukan Malaysia pada 1963.
Perkembangan tersebut berlangsung melalui jalur diplomatik dan hukum, terutama setelah Filipina memberlakukan Maritime Zones Act dan Archipelagic Sea Lanes Act pada November 2024, yang kemudian dipersoalkan Malaysia karena dianggap bersinggungan dengan wilayah maritim di utara Sabah.
Persoalan Sabah bukan sengketa baru. Akar perdebatan dapat ditelusuri ke perjanjian 1878 antara Sultan Sulu dan Gustavus Baron von Overbeck serta Alfred Dent.
Titik paling sensitif terletak pada perbedaan penafsiran atas dokumen tersebut.
Pihak yang mendukung posisi Filipina dan pihak yang mengklaim sebagai penerus Kesultanan Sulu memahami hubungan itu sebagai bentuk penyewaan atau pemberian hak penggunaan dengan pembayaran tahunan.
Malaysia, sebaliknya, mempertahankan tafsir bahwa perjanjian tersebut merupakan penyerahan (cession) wilayah beserta hak kedaulatan. Dokumen pengadilan Prancis juga mencatat secara eksplisit adanya perbedaan pandangan tersebut.
Menurut catatan resmi Malaysia mengenai perkara Sulu, perjanjian 1878 memuat pembayaran tahunan kepada Sultan Sulu atau ahli warisnya.
Nilai awalnya disebut 5.000 ringgit dan kemudian meningkat setelah konfirmasi perjanjian pada 1903. Pemerintah Malaysia menyatakan pembayaran tersebut tetap dilakukan hingga 2013.
Setelah terjadinya serangan bersenjata di Sabah pada tahun yang sama, pembayaran dihentikan.
Catatan tersebut merupakan posisi resmi pemerintah Malaysia dan perlu dibedakan dari perspektif pihak yang mengaku sebagai ahli waris Kesultanan Sulu.
Sejarah berikutnya membawa Sabah memasuki proses dekolonisasi Inggris.
Setelah Perang Dunia II, North Borneo menjadi koloni mahkota Inggris. Kemudian muncul gagasan pembentukan federasi baru yang menggabungkan Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura.
Suruhanjaya Cobbold dibentuk untuk mengetahui pandangan masyarakat Sabah dan Sarawak mengenai gagasan tersebut.
Dokumen Parlemen Malaysia menyebut laporan komisi menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di kedua wilayah menyetujui pembentukan federasi, sementara proses politik dan perjanjian selanjutnya menghasilkan Malaysia pada 16 September 1963.
Catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menunjukkan bahwa proses pembentukan Malaysia melibatkan pemeriksaan mengenai pandangan masyarakat North Borneo dan Sarawak.
Dokumen PBB mengenai periode tersebut mencatat keberadaan Cobbold Commission serta proses politik menuju pembentukan Malaysia.
Karena itu, persoalan Sabah tidak hanya berkaitan dengan satu dokumen 1878, tetapi juga menyangkut rangkaian perkembangan kolonial, dekolonisasi, penentuan nasib sendiri, serta pembentukan federasi Malaysia.
Filipina sendiri telah menyampaikan klaim terhadap Sabah secara formal sejak 1962, menjelang terbentuknya Malaysia.
