Rekaman yang beredar memang dapat menjadi petunjuk penting bagi penyidik. Namun, video yang dipotong atau diunggah ulang belum tentu memperlihatkan keseluruhan kejadian.
Karena itu, polisi perlu memperoleh rekaman asli, memeriksa saksi, menguji keterangan pengemudi, dan mencocokkan bukti visual dengan kondisi di lokasi.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kronologi serta unsur pidana yang diduga terjadi.
Dari sisi hukum, Pasal 31 ayat (1) huruf (a) Akta Kanak-Kanak 2001 atau Akta 611 mengatur larangan bagi orang yang memiliki pemeliharaan anak untuk melakukan penganiayaan, pengabaian, penelantaran, atau tindakan yang menempatkan anak dalam keadaan berbahaya sehingga berpotensi menimbulkan cedera fisik maupun emosional.
Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku terhadap kekerasan yang mengakibatkan luka secara langsung.
Tindakan lalai yang secara wajar dapat membahayakan keselamatan atau kondisi emosional anak juga masuk dalam cakupan pengaturan pasal tersebut.
Dalam perkara Nilai, penyidik perlu menilai apakah keputusan meninggalkan anak di tepi jalan dan situasi yang kemudian terjadi memenuhi unsur hukum yang disangkakan.
Berdasarkan cetakan ulang Akta Kanak-Kanak 2001 yang berlaku per 1 Juli 2023, seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran Pasal 31 dapat dikenai denda maksimal RM50.000, penjara hingga 20 tahun, atau kedua-duanya.
Pengadilan juga diwajibkan memerintahkan terpidana membuat ikatan dengan penjamin untuk berkelakuan baik serta menjalankan kerja sosial.
Ketentuan kerja sosial tersebut berlangsung antara 36 hingga 240 jam sesuai perintah pengadilan.
Meski demikian, ancaman pidana tersebut tidak berarti pria yang ditangkap sudah dinyatakan bersalah. Penangkapan merupakan tindakan dalam proses penyidikan.
Penentuan apakah unsur pelanggaran terpenuhi, bagaimana pertanggungjawaban pidananya, dan hukuman yang layak tetap menjadi kewenangan pengadilan setelah perkara diperiksa berdasarkan bukti.
Selain Pasal 31, Akta Kanak-Kanak Malaysia juga memuat Pasal 33 mengenai tindakan meninggalkan anak tanpa pengawasan yang wajar.
Ketentuan tersebut mengatur kewajiban orang tua atau pengasuh untuk memastikan anak tidak ditinggalkan dalam keadaan yang tidak patut.
Namun, belum ada keterangan bahwa pasal tersebut turut diterapkan dalam penyelidikan perkara ini. Oleh sebab itu, dasar penyidikan yang telah diumumkan polisi tetap menjadi rujukan utama pemberitaan.
Peristiwa tersebut juga relevan dengan persoalan perlindungan anak yang lebih luas di Malaysia.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, melalui data yang disampaikan kepada parlemen dan diberitakan BERNAMA pada 28 Oktober 2026, menyebutkan bahwa Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) mencatat 3.581 kasus kekerasan fisik, seksual, dan emosional terhadap anak selama Januari hingga Juni 2026.
Pada periode yang sama, JKM mencatat 2.279 kasus penelantaran dan pembuangan anak. Rinciannya, 987 kasus terjadi pada triwulan pertama dan meningkat menjadi 1.292 kasus pada triwulan kedua.
