BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kompleks Perkantoran Pemkab Solok, Arosuka, mulai Selasa (22/9/2026).
Kebijakan itu diambil setelah banjir bandang atau galodo menerjang kawasan pusat pemerintahan pada Senin (21/9/2026) malam, membawa lumpur, batu, kayu dan material longsoran yang mengganggu aktivitas perkantoran serta akses masyarakat.
Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Masheri Yanda Boy, mengatakan penyesuaian pola kerja dilakukan karena kondisi kompleks perkantoran belum kondusif untuk aktivitas normal.
Pemerintah daerah juga menetapkan status tanggap bencana untuk mempercepat penanganan dampak, evakuasi, pembersihan material, pendataan kerusakan dan pemulihan pelayanan masyarakat.
Kebijakan WFH tidak berarti pelayanan publik dihentikan.
Bupati Solok Jon Firman Pandu memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, sementara pegawai yang berkantor di kawasan Arosuka menyesuaikan pelaksanaan tugas dari tempat tinggal masing-masing selama proses penanganan berlangsung.
Keputusan tersebut menjadi langkah darurat setelah galodo menerjang kawasan perkantoran sekitar Senin malam.
Material banjir dilaporkan berasal dari kawasan hulu Sungai Batang Laso dan bergerak membawa pasir, batu, lumpur serta kayu menuju kompleks pemerintahan.
Material juga sempat menutup ruas Jalan Raya Solok-Padang sehingga mengganggu transportasi utama antara kedua wilayah.
Dampak bencana cukup luas. Data sementara yang disampaikan melalui laporan BPBD dan pemerintah daerah menunjukkan sejumlah kantor pemerintahan terdampak.
ANTARA melaporkan 11 kantor pemerintah terkena dampak, sementara sejumlah laporan lapangan menyebut kerusakan paling berat terjadi pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
Kantor DPRD, Bapenda, Bapelitbang, Inspektorat, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan BKPSDM juga dilaporkan terdampak.
Material lumpur dan batu bahkan masuk ke sejumlah ruangan. Kondisi tersebut membuat kompleks pemerintahan belum memungkinkan digunakan seperti biasa.
Karena itu, WFH dipilih sebagai solusi sementara sembari petugas gabungan membersihkan kawasan dan memastikan keselamatan pegawai maupun masyarakat.
Dampak galodo tidak berhenti di lingkungan perkantoran. Sekitar 100 rumah warga dilaporkan terdampak dalam sejumlah pemberitaan, sementara BPBD mencatat sejumlah warga harus mengungsi.
Laporan ANTARA menyebut sembilan kepala keluarga atau sekitar 32 jiwa mengungsi. Empat warga mengalami luka-luka dan dua orang sempat dilaporkan belum ditemukan dalam perkembangan awal penanganan.
Kondisi korban masih menjadi perhatian utama tim gabungan. Tiga korban mengalami luka ringan dan mendapat perawatan, sementara satu korban dengan luka lebih serius dirujuk ke rumah sakit di Kota Padang.
Data korban dapat berubah seiring proses pencarian, pendataan dan verifikasi lapangan.
