Polri Ubah Aturan Kode Etik, Sidang Jenderal Kini Lebih Fleksibel

Foto ; repro/dok/humaspolri*

BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memperbarui mekanisme penegakan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Regulasi yang diundangkan pada 16 November 2026 tersebut membawa sejumlah perubahan penting, mulai dari komposisi anggota majelis etik, mekanisme kehadiran terduga pelanggar secara elektronik, hingga tata cara pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif di lingkungan kepolisian.

Read More
banner 300x250

Penerbitan regulasi ini menjadi perhatian nasional karena berlangsung menjelang agenda sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

See also  Kelapa Kampit, Jejak Timah & Masa Depan Geowisata Belitung Timur

Selain menyangkut penyesuaian tata kelola organisasi, perubahan tersebut sekaligus menjadi ujian terhadap komitmen Polri dalam membangun sistem penegakan etik yang profesional, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa pembaruan peraturan merupakan bagian dari upaya menjaga perilaku dan integritas anggota kepolisian sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri.

Penyesuaian tersebut dilakukan agar mekanisme pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran profesi tetap memiliki landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir juga membenarkan penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (18/11/2026), ia menyebut terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam regulasi tersebut.

See also  Pidato Prabowo Soal Kejujuran Pemimpin Picu Sorotan Publik

Salah satu perubahan paling menonjol terdapat pada Pasal 42 ayat (3), yang mengatur persyaratan kepangkatan anggota Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan ketentuan sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

Kini, keanggotaan KKEP dapat berasal dari personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, maupun paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Ketentuan baru tersebut memberikan keleluasaan dalam menentukan komposisi majelis pemeriksa, terutama ketika perkara etik melibatkan perwira tinggi dengan pangkat tertinggi dalam struktur kepolisian.

Perubahan ini juga menyentuh Pasal 74 ayat (3), yang mengatur susunan kepangkatan anggota KKEP pada tingkat banding. Dengan demikian, mekanisme pemeriksaan maupun proses banding memiliki penyesuaian persyaratan kepangkatan yang lebih fleksibel.

See also  Satlinmas Kepri Diperkuat, Siap Jaga Ketertiban Hingga Pelosok Daerah

Ketentuan lainnya terdapat pada Pasal 59 ayat (2), mengenai kewajiban kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan.

Jika sebelumnya kehadiran diwajibkan secara langsung, aturan terbaru membuka kemungkinan mengikuti sidang melalui media elektronik.

Pelaksanaan secara daring tersebut tetap mensyaratkan persetujuan Ketua KKEP. Artinya, penggunaan sarana komunikasi elektronik bukan merupakan hak otomatis yang dapat ditentukan sepihak oleh terduga pelanggar.

Kebijakan ini memberikan alternatif apabila seseorang berhalangan hadir secara fisik, termasuk karena kondisi kesehatan atau keadaan tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh pimpinan persidangan.

Dalam penjelasannya kepada ANTARA, Johnny Isir mencontohkan penggunaan aplikasi konferensi video seperti Zoom sebagai sarana menghadirkan terduga pelanggar dalam persidangan.

banner 1080x1592

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *