Polri Ubah Aturan Kode Etik, Sidang Jenderal Kini Lebih Fleksibel

Foto ; repro/dok/humaspolri*

Perubahan lain menyangkut hak pengajuan banding.

Apabila sebelumnya keluarga, termasuk suami, istri, anak, maupun orang tua, dapat mengajukan banding atas putusan sidang etik, ketentuan terbaru membatasi hak tersebut hanya kepada anggota yang dijatuhi putusan sebagai pelanggar.

Read More
banner 300x250

Pada aspek pemeriksaan pendahuluan, Pasal 15 mendapatkan tambahan ketentuan mengenai gelar perkara berdasarkan hasil audit investigasi.

Proses tersebut harus melibatkan unsur inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, fungsi hukum, serta profesi dan pengamanan.

See also  Kelapa Kampit, Jejak Timah & Masa Depan Geowisata Belitung Timur

Penyesuaian juga dilakukan terhadap batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan. Ketentuan sebelumnya menggunakan hitungan tiga hari kerja, sedangkan aturan baru menetapkan tiga hari kalender.

Konsekuensinya, Sabtu, Minggu, maupun hari libur tetap diperhitungkan dalam penghitungan waktu tersebut.

Pada aspek penempatan khusus atau patsus, ketentuan dalam Pasal 109 juga berubah.

Masa penempatan yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini disesuaikan menjadi paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan di tempat khusus.

Sementara itu, Pasal 111 ayat (2) huruf c mengalami penyesuaian mengenai persyaratan pengunduran diri anggota yang menghadapi kemungkinan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Ketentuan terbaru menyebutkan bahwa tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih menjadi salah satu batasan yang diperhitungkan dalam persyaratan tersebut.

See also  Satlinmas Kepri Diperkuat, Siap Jaga Ketertiban Hingga Pelosok Daerah

Rangkaian perubahan itu memperlihatkan bahwa pembaruan tidak hanya menyangkut teknis pelaksanaan sidang, tetapi juga menyentuh proses pemeriksaan, hak prosedural, dan konsekuensi administratif bagi personel yang diduga melanggar kode etik.

Perhatian publik terhadap Perpol terbaru semakin meningkat setelah Polri mengagendakan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media nasional, terdapat empat perwira tinggi Polri yang disebut sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

See also  Gunung Kik Karak, Warisan Timah & Geopark Belitong di Beltim

Dalam perkembangan penanganan etik, Ahrie Sonta menjalani persidangan pada 10 November 2026 dan dijatuhi sanksi PTDH.

Selanjutnya, Eko Hadi Santoso menjalani sidang pada 17 November 2026 dengan putusan serupa. Keduanya dilaporkan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, kondisi kesehatan Slamet Uliandi menjadi salah satu pertimbangan yang relevan terhadap pengaturan kehadiran melalui media elektronik.

Adapun sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya, meskipun susunan majelis dan tanggal pelaksanaannya belum diumumkan secara terperinci dalam pemberitaan yang tersedia hingga 19 November 2026.

banner 1080x1592

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *