BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui sosok yang akan menjadi calon Kapolri berikutnya menjelang berakhirnya masa jabatannya, saat menghadiri peresmian Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8/2026).
Namun, Listyo tidak menyebutkan nama calon tersebut dan justru menekankan pentingnya keberlanjutan Desk Ketenagakerjaan Polri.
Pernyataan itu disampaikan Listyo ketika berbicara mengenai komitmen Polri dalam mengawal kepentingan pekerja dan membangun hubungan industrial yang sehat.
Ia menyebut telah menyampaikan pesan kepada calon-calon Kapolri agar program yang berkaitan dengan perlindungan dan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tetap diperkuat.
“Dan saya juga sudah sampaikan ke calon-calon Kapolri nanti,” ujar Listyo dalam kegiatan tersebut, sebagaimana diberitakan Kompas.
Pernyataan tersebut sontak menarik perhatian karena disampaikan di tengah pembicaraan mengenai keberlanjutan Desk Ketenagakerjaan Polri.
Meski menyebut telah mengetahui calon Kapolri berikutnya, Listyo tidak membuka identitas sosok yang dimaksud kepada publik.
Sikap tersebut penting dicermati secara proporsional. Pernyataan seorang pejabat aktif mengenai calon penerusnya tidak serta-merta berarti proses pengangkatan Kapolri telah selesai.
Mekanisme resmi pergantian Kapolri tetap berada dalam kerangka ketatanegaraan dan kewenangan lembaga yang berlaku.
Fokus utama Listyo dalam kesempatan itu justru diarahkan kepada persoalan pekerja. Ia meminta Desk Ketenagakerjaan Polri tetap dioptimalkan oleh siapa pun yang nantinya memimpin institusi kepolisian.
Desk Ketenagakerjaan dibentuk sebagai ruang untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan industrial, termasuk pengaduan pekerja, konsultasi, penyelesaian sengketa, hingga penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
Polri sebelumnya menjelaskan bahwa desk tersebut juga diarahkan menjadi jembatan antara pekerja, perusahaan, dan pihak terkait.
Bagi masyarakat pekerja, keberadaan mekanisme tersebut memiliki arti penting.
Persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut hubungan antara buruh dan perusahaan, tetapi berkaitan langsung dengan pendapatan keluarga, kepastian pekerjaan, perlindungan hukum, serta stabilitas sosial dan ekonomi.
Karena itu, keberlanjutan Desk Ketenagakerjaan tidak semestinya bergantung pada figur tertentu.
Program tersebut harus dibangun sebagai sistem kelembagaan yang memiliki standar pelayanan jelas, mekanisme pengaduan transparan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan berdasarkan hukum dan fakta.
Listyo bahkan menyampaikan pernyataan yang cukup tegas mengenai komitmennya setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri. Ia mengatakan siap turun langsung bersama buruh apabila Desk Ketenagakerjaan tidak berjalan optimal.
“Kalau saya sudah pensiun, kalau Desk Ketenagakerjaan itu tidak bekerja optimal, saya akan turun memimpin demo,” kata Listyo.
