BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Ratusan tokoh masyarakat dari lima daerah di wilayah pesisir Provinsi Riau menggelar Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir di Hotel The Zuri Dumai, Minggu (26/7/2026) petang.
Pertemuan tersebut membahas kembali wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir sebagai bagian dari aspirasi masyarakat untuk mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir.
Forum dihadiri perwakilan masyarakat dari Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Selain tokoh masyarakat, kegiatan juga diikuti kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Riau, anggota DPRD kabupaten/kota, serta berbagai elemen organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan aktivis yang memberikan pandangan mengenai arah pembangunan kawasan pesisir.
Musyawarah tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pengembangan wilayah.
Sejumlah peserta menilai kawasan pesisir Riau memiliki potensi besar di sektor migas, pelabuhan, perikanan, perdagangan, perkebunan, pariwisata, hingga industri maritim yang dinilai perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam forum itu, para tokoh menyampaikan bahwa gagasan pembentukan Provinsi Riau Pesisir bukan semata-mata berkaitan dengan pemekaran wilayah administratif, tetapi juga merupakan upaya mendorong pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan.
Dengan pelayanan publik yang lebih dekat, masyarakat berharap pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih optimal.
Berbagai pandangan yang berkembang dalam musyawarah menekankan pentingnya proses yang dilakukan sesuai mekanisme konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam forum tersebut dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang nantinya dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah dan lembaga legislatif sesuai kewenangannya.
Peserta forum juga menyoroti posisi strategis wilayah pesisir Riau yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional.
Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan kawasan industri, logistik, pelabuhan, perikanan tangkap, ekonomi kelautan, serta investasi yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah tokoh mengingatkan bahwa pembentukan daerah otonom baru harus didasarkan pada kajian yang komprehensif.
Aspek kemampuan fiskal, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pemerintahan, pelayanan publik, hingga keberlanjutan pembangunan harus menjadi pertimbangan utama agar tujuan pemekaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kehadiran kepala daerah, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan bahwa isu pembangunan kawasan pesisir menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan.
Forum tersebut juga menjadi wadah memperkuat komunikasi antara masyarakat dan para pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk pembangunan wilayah.
Bagi masyarakat pesisir, pemerataan pembangunan masih menjadi harapan utama.
Akses terhadap infrastruktur transportasi, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi kebutuhan yang terus disuarakan.
Karena itu, berbagai aspirasi yang muncul dalam forum diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Para peserta musyawarah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kondusivitas dalam menyampaikan aspirasi.
Mereka menilai setiap gagasan mengenai pemekaran wilayah perlu dibangun melalui dialog yang terbuka, argumentasi berbasis data, serta menghormati mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan perbedaan yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Hingga saat ini, pembentukan Provinsi Riau Pesisir masih berupa wacana dan aspirasi masyarakat yang memerlukan tahapan panjang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Proses tersebut mencakup kajian administratif, teknis, dan kewilayahan serta pembahasan oleh pemerintah pusat dan DPR RI apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.
Melalui forum silaturahmi dan musyawarah ini, masyarakat pesisir Riau berharap aspirasi mengenai pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan optimalisasi potensi daerah dapat semakin mendapat perhatian.
Terlepas dari dinamika pembentukan daerah otonom baru, semangat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga legislatif diharapkan tetap menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di seluruh kawasan pesisir Riau. | BerlianPos.Com | */Redaksi | *** |
