BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Ratusan tokoh masyarakat dari lima daerah di wilayah pesisir Provinsi Riau menggelar Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir di Hotel The Zuri Dumai, Minggu (26/7/2026) petang.
Pertemuan tersebut membahas kembali wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir sebagai bagian dari aspirasi masyarakat untuk mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir.
Forum dihadiri perwakilan masyarakat dari Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Selain tokoh masyarakat, kegiatan juga diikuti kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Riau, anggota DPRD kabupaten/kota, serta berbagai elemen organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan aktivis yang memberikan pandangan mengenai arah pembangunan kawasan pesisir.
Musyawarah tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pengembangan wilayah.
Sejumlah peserta menilai kawasan pesisir Riau memiliki potensi besar di sektor migas, pelabuhan, perikanan, perdagangan, perkebunan, pariwisata, hingga industri maritim yang dinilai perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam forum itu, para tokoh menyampaikan bahwa gagasan pembentukan Provinsi Riau Pesisir bukan semata-mata berkaitan dengan pemekaran wilayah administratif, tetapi juga merupakan upaya mendorong pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan.
Dengan pelayanan publik yang lebih dekat, masyarakat berharap pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih optimal.
Berbagai pandangan yang berkembang dalam musyawarah menekankan pentingnya proses yang dilakukan sesuai mekanisme konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam forum tersebut dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang nantinya dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah dan lembaga legislatif sesuai kewenangannya.
Peserta forum juga menyoroti posisi strategis wilayah pesisir Riau yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional.
Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan kawasan industri, logistik, pelabuhan, perikanan tangkap, ekonomi kelautan, serta investasi yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah tokoh mengingatkan bahwa pembentukan daerah otonom baru harus didasarkan pada kajian yang komprehensif.
Aspek kemampuan fiskal, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pemerintahan, pelayanan publik, hingga keberlanjutan pembangunan harus menjadi pertimbangan utama agar tujuan pemekaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kehadiran kepala daerah, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan bahwa isu pembangunan kawasan pesisir menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan.
Forum tersebut juga menjadi wadah memperkuat komunikasi antara masyarakat dan para pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk pembangunan wilayah.
Bagi masyarakat pesisir, pemerataan pembangunan masih menjadi harapan utama.
Akses terhadap infrastruktur transportasi, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi kebutuhan yang terus disuarakan.
