Polri Ubah Aturan Kode Etik, Sidang Jenderal Kini Lebih Fleksibel

Foto ; repro/dok/humaspolri*

Rangkaian perkembangan tersebut menjadi latar penting untuk memahami mengapa perubahan mekanisme persidangan mendapat perhatian luas.

Namun, perlu ditegaskan bahwa dugaan tindak pidana yang sedang diproses tetap harus dibedakan dari pembuktian pelanggaran etik maupun putusan pengadilan pidana.

Read More
banner 300x250

Dari perspektif pengawasan kepolisian, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menilai perubahan aturan tersebut diperlukan untuk menyediakan dasar hukum yang sah bagi pelaksanaan sidang etik.

Menurut Anam, ketentuan mengenai susunan dan kepangkatan majelis pemeriksa harus memiliki landasan regulasi yang jelas.

See also  Satlinmas Kepri Diperkuat, Siap Jaga Ketertiban Hingga Pelosok Daerah

Perubahan tersebut dipandang sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan administratif yang dapat menghambat pelaksanaan proses penegakan etik.

Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian proses pemeriksaan agar persoalan yang sedang berjalan tidak berlarut-larut.

Pandangan senada disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. Ia menilai perubahan peraturan merupakan sesuatu yang wajar ketika organisasi kepolisian menghadapi kebutuhan dan tantangan baru.

Sugeng mengingatkan bahwa pembaruan aturan etik bukan fenomena baru dalam perjalanan institusi Polri.

Ia mencontohkan perubahan regulasi sebelumnya yang berkaitan dengan mekanisme peninjauan kembali setelah muncul kontroversi penanganan perkara etik mantan anggota Polri, Kombes Brotoseno, yang terlibat perkara suap.

See also  Gunung Kik Karak, Warisan Timah & Geopark Belitong di Beltim

Menurut Sugeng, perubahan regulasi pada masa tersebut dilakukan setelah muncul kritik masyarakat terhadap keputusan penjatuhan sanksi yang dinilai tidak sebanding dengan persoalan yang dihadapi.

Pengalaman itu menunjukkan bahwa mekanisme etik kepolisian selalu membutuhkan evaluasi agar mampu menjawab tuntutan profesionalitas dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks aturan terbaru, Sugeng memandang perubahan persyaratan kepangkatan majelis memiliki relevansi untuk memungkinkan pemeriksaan terhadap pejabat kepolisian berpangkat tinggi.

Fleksibilitas tersebut dinilai dapat menghindari hambatan struktural ketika organisasi harus menyelenggarakan sidang terhadap perwira dengan pangkat tertinggi.

See also  Dugaan Uang Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran, Mahasiswa Tuntut Transparansi

Meski demikian, perubahan persyaratan kepangkatan tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan standar independensi dan objektivitas majelis.

Kedudukan seorang anggota pemeriksa harus ditentukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan kemampuannya menjalankan tugas secara profesional, bukan semata-mata berdasarkan hubungan struktural.

Secara historis, pengaturan kode etik kepolisian mengalami perkembangan seiring perubahan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan hukum.

Sebelum Perpol Nomor 7 Tahun 2022 diterbitkan, mekanisme kode etik diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012.

Kedua peraturan lama tersebut kemudian dicabut ketika Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mulai berlaku pada 15 Juni 2022.

banner 1080x1592

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *