Kuncinya adalah tata kelola.
Jika pemerintah mampu memastikan investasi berjalan dengan standar lingkungan yang ketat, hak masyarakat adat terlindungi, pekerja mendapatkan perlindungan, dan manfaat ekonomi dibagikan secara lebih adil, maka keberlanjutan operasi dapat menjadi peluang pembangunan.
Sebaliknya, apabila persoalan lama dibiarkan tanpa penyelesaian, perpanjangan izin berpotensi memperpanjang ketidakpercayaan dan konflik sosial.
Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai proses perpanjangan IUPK secara proporsional kepada publik.
Masyarakat berhak mengetahui apa saja persyaratannya, apa komitmen perusahaan, bagaimana mekanisme pengawasan, berapa manfaat yang akan diterima daerah, dan bagaimana hak masyarakat adat ditempatkan.
Keterbukaan menjadi semakin penting karena permohonan perpanjangan telah diajukan pada Juni 2026 dan proses perizinannya masih berlangsung.
Dengan demikian, publik masih memiliki ruang untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya menghasilkan kepastian bagi perusahaan, tetapi juga kepastian bagi masyarakat.
Pemerintah perlu menjadikan momentum ini sebagai titik balik.
Perpanjangan IUPK harus disertai kontrak sosial yang lebih kuat: lingkungan terlindungi, masyarakat adat dihormati, pekerja dilindungi, pemerintah daerah memperoleh manfaat yang adil, dan generasi muda Papua memperoleh kesempatan untuk menjadi pelaku utama pembangunan.
Papua tidak boleh hanya dikenal karena emas dan tembaganya.
Papua harus dikenal karena manusianya yang sejahtera, pendidikannya yang maju, masyarakat adatnya yang terlindungi, lingkungannya yang terjaga, serta ekonominya yang tumbuh secara berkelanjutan.
Perdebatan mengenai Freeport akhirnya bukan semata-mata soal “lanjut atau berhenti”.
Persoalan utamanya adalah bagaimana kekayaan alam dikelola dengan adil, transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang hidup di tanah penghasilnya.
Pemerintah memiliki alasan ekonomi dan strategis untuk mempertahankan keberlanjutan operasi. Masyarakat Papua juga memiliki alasan kuat untuk menuntut perlindungan hak, lingkungan yang sehat, dan manfaat pembangunan yang lebih nyata.
Kedua kepentingan tersebut harus dipertemukan melalui hukum, dialog, data, dan tata kelola yang terbuka—bukan melalui keputusan sepihak.
Jika perpanjangan IUPK benar-benar dimaksudkan untuk kepentingan nasional, maka ukuran keberhasilannya kelak bukan hanya 63 persen saham Indonesia, melainkan seberapa jauh masyarakat Papua dapat mengatakan bahwa kekayaan tanah mereka akhirnya benar-benar membawa kesejahteraan bagi mereka, keluarganya, dan generasi yang akan datang. | BerlianPos.Com | */Redaksi | *** |
