Rajo Ameh juga memberikan perhatian khusus terhadap keberhasilan AMPB menjaga suasana aksi tetap damai.
Baginya, ketertiban bukan berarti mengurangi ketegasan tuntutan. Sebaliknya, aksi yang tertib justru dapat memperkuat pesan yang hendak disampaikan kepada pemerintah dan parlemen.
“Kami dari Bangka Belitung mengucapkan selamat kembali ke daerahnya. Semoga rekan-rekan yang tergabung dalam AMPB selamat sampai tujuan dan berkumpul kembali bersama keluarga masing-masing,” ujarnya.
Ia menyampaikan salam kepada seluruh peserta aksi dari masyarakat Bangka Belitung.
“Salam serumpun sebalai dari kami di Bangka Belitung,” kata Rajo Ameh.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan persaudaraan antardaerah. Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang beragam, tetapi tetap berada dalam satu kepentingan nasional.
Perbedaan pilihan politik, daerah asal, maupun pandangan mengenai kebijakan pemerintah tidak semestinya menghilangkan persaudaraan.
Aksi AMPB pada 27 Agustus 2026 juga menjadi contoh bahwa gerakan masyarakat dapat diarahkan pada agenda kebijakan yang konkret.
Tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset tidak berhenti pada seruan di jalan, tetapi dilanjutkan melalui dialog dengan pimpinan DPR dan menghasilkan kesepakatan tertulis.
Tahapan berikutnya menjadi pekerjaan bersama.
DPR dituntut menjalankan komitmen yang telah disampaikan, sementara masyarakat sipil memiliki peran penting untuk terus melakukan pengawasan secara kritis, objektif, dan konstitusional.
Bagi masyarakat luas, keberhasilan sebuah tuntutan bukan semata-mata diukur dari kerasnya suara demonstrasi, tetapi dari kemampuan mengubah aspirasi menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga momentum tersebut.
Pemerintah, DPR, masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok masyarakat lainnya dapat mengambil bagian dalam memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung terbuka, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan pemberantasan korupsi sekaligus keadilan hukum.
Rajo Ameh berharap proses tersebut berjalan tanpa hambatan dan menghasilkan regulasi yang benar-benar mampu memperkuat kepentingan negara serta masyarakat.
Di tengah tingginya tuntutan publik terhadap pemberantasan korupsi, komitmen politik harus dibuktikan melalui kerja nyata. Kesepakatan yang telah ditandatangani menjadi awal, bukan akhir.
Kini publik menunggu pembuktian: apakah target 15 Desember 2026 benar-benar dapat diwujudkan.
Aspirasi telah disampaikan. Kesepakatan telah dibuat. Selanjutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban secara demokratis.
