Pemeriksaan rekening, aset, transaksi elektronik, serta hubungan keuangan antarpihak dapat membantu mengidentifikasi struktur ekonomi di balik bisnis narkotika.
Bismo turut membenarkan bahwa sebagian aktivitas transaksi diduga masih memanfaatkan lapak-lapak liar yang berdiri di sepanjang bantaran rel kereta api.
Lokasi tersebut menjadi perhatian karena keberadaan bangunan tidak permanen berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ilegal apabila pengawasan lingkungan tidak berjalan optimal.
Sebagai langkah lanjutan, kepolisian menyampaikan rencana pembongkaran bangunan liar yang diduga disalahgunakan untuk aktivitas peredaran narkoba.
Aparat juga akan melanjutkan operasi di sejumlah lokasi serta memburu pihak-pihak yang diduga menjadi bandar utama.
“Membongkar lapak juga supaya tidak disalahgunakan. Kita akan terus lakukan operasi ini di berbagai tempat dan juga pengejaran terhadap bandarnya,” kata Bismo.
Rencana pembongkaran tersebut perlu dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi pengelola perkeretaapian, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas pemanfaatan lahan.
Penanganan bangunan liar harus tetap memperhatikan ketentuan hukum, keselamatan masyarakat, serta hak warga yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Kampung Bahari merupakan kawasan permukiman di Jakarta Utara yang selama ini kerap menjadi perhatian publik dalam pemberitaan mengenai persoalan narkotika dan keamanan lingkungan.
Berbagai pemberitaan mengenai penindakan kepolisian di wilayah tersebut telah membentuk persepsi bahwa kawasan itu membutuhkan pengawasan dan penanganan persoalan sosial secara berkelanjutan.
Namun, penting untuk tidak menyamaratakan seluruh penduduk Kampung Bahari sebagai bagian dari jaringan narkotika.
Di kawasan permukiman mana pun terdapat masyarakat yang bekerja, membesarkan keluarga, menjalankan kegiatan ekonomi, dan menginginkan lingkungan yang aman.
Stigmatisasi terhadap seluruh warga justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Masyarakat yang tidak terlibat dapat mengalami diskriminasi, kehilangan kesempatan ekonomi, atau enggan bekerja sama dengan aparat karena merasa identitas lingkungannya terus-menerus dikaitkan dengan kejahatan.
Oleh sebab itu, pemberantasan narkotika perlu membedakan secara tegas antara pelaku kejahatan dan masyarakat yang menjadi korban dampak lingkungan.
Pendekatan penegakan hukum harus diarahkan kepada jaringan yang terbukti terlibat, sedangkan warga perlu memperoleh perlindungan dan ruang untuk berpartisipasi dalam memperbaiki kondisi sosial di lingkungannya.
Persoalan narkotika sendiri merupakan tantangan nasional yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi keluarga, dan masa depan generasi muda.
Peredaran barang terlarang dapat berkembang melalui berbagai pola, mulai dari transaksi langsung, jaringan distribusi tertutup, hingga pemanfaatan teknologi komunikasi dan layanan digital.
