BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Kejaksaan Negeri Belitung Timur melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menggelar kegiatan ekspose Bantuan Hukum Non Litigasi terkait kredit Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjungpandan pada Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bidang Datun Kejaksaan Negeri Belitung Timur tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan pendampingan, pertimbangan, serta bantuan hukum kepada badan usaha milik negara (BUMN).
Melalui forum ini, kedua belah pihak membahas berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan kredit guna memperkuat koordinasi, mencegah potensi sengketa, serta mendukung terciptanya kepastian hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.
Pelaksanaan ekspose tersebut menjadi salah satu bentuk nyata peran Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam memberikan pelayanan hukum di luar proses persidangan atau non litigasi.
Pendekatan ini bertujuan membantu instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara menyelesaikan persoalan hukum secara preventif melalui konsultasi, pendampingan, dan pemberian pendapat hukum.
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Bidang Datun Kejaksaan Negeri Belitung Timur bersama perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjungpandan melakukan pembahasan terhadap berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kredit Umum Pedesaan atau KUPEDES.
KUPEDES merupakan salah satu produk pembiayaan yang selama ini dikenal luas sebagai fasilitas kredit bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan sektor produktif di berbagai daerah.
Program tersebut memiliki peran penting dalam memperluas akses permodalan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan kredit tentu memiliki berbagai aspek hukum yang memerlukan perhatian. Mulai dari proses pemberian kredit, pelaksanaan perjanjian, hingga penyelesaian apabila muncul persoalan hukum di kemudian hari.
Karena itu, pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Kegiatan ekspose berlangsung di Ruang Bidang Datun Kejaksaan Negeri Belitung Timur dengan suasana diskusi yang konstruktif. Para peserta membahas berbagai permasalahan yang memerlukan analisis hukum sekaligus mencari alternatif penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan memiliki mandat untuk menjalankan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara.
Dalam kapasitas tersebut, jaksa dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain, hingga pendampingan kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, maupun lembaga negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pendekatan non litigasi menjadi salah satu instrumen penting karena memungkinkan penyelesaian persoalan dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan preventif sebelum berkembang menjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.
Melalui mekanisme ekspose, berbagai persoalan hukum dapat dipetakan sejak dini sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah saat ini, tetapi juga mampu mencegah munculnya risiko hukum pada masa mendatang.
Dalam konteks pengelolaan kredit perbankan, kepastian hukum menjadi salah satu fondasi utama.
Kejelasan aspek hukum akan memberikan perlindungan tidak hanya bagi lembaga keuangan, tetapi juga bagi masyarakat sebagai penerima fasilitas pembiayaan.
Kredit KUPEDES selama ini memiliki kontribusi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan tambahan modal usaha.
