BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Penanganan dugaan tindak pidana kehutanan di Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, pada Kamis (6/8/2026), berkembang menjadi perkara dugaan kepemilikan narkotika.
Petugas gabungan mengamankan seorang pria berinisial AY (48) dan menemukan total 37 butir pil yang diduga ekstasi setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka dan kendaraan yang digunakannya.
AY awalnya diamankan dalam penanganan dugaan perkara kehutanan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 18.30 WIB di Cafe Katiput oleh tim gabungan Gakkum Kementerian Kehutanan bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri, Korwas PPNS Polda Riau, serta Kanit Reskrim Polsek Kampar Kiri AKP Khamry Gufron.
Setelah diamankan, AY dibawa ke Mapolsek Kampar Kiri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut berkaitan dengan perkara yang menjadi dasar penindakannya. Dalam proses pemeriksaan tersebut, petugas kemudian mencurigai gerak-gerik AY, khususnya pada bagian saku celana sebelah kanan.
Kecurigaan itu mendorong petugas melakukan penggeledahan. Dari saku celana AY, petugas menemukan satu butir pil yang diduga ekstasi berwarna hijau dengan merek Granat.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan AY, yakni mobil Suzuki Baleno berwarna putih dengan nomor polisi BM 1565 ZB. Dari bagian dasbor kendaraan, petugas kembali menemukan 36 butir pil yang diduga ekstasi dengan berbagai warna dan merek.
Selain puluhan pil tersebut, petugas juga menemukan satu bungkus berisi pecahan pil yang diduga ekstasi. Seluruh barang yang ditemukan kemudian diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.
Dengan demikian, berdasarkan temuan awal petugas, terdapat 37 butir pil yang diduga ekstasi dalam penguasaan AY. Namun, status barang tersebut sebagai narkotika tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Temuan narkotika tersebut menambah dimensi baru dalam perkara yang sebelumnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana kehutanan. Aparat kini memiliki kewajiban untuk mendalami asal-usul barang, kepemilikan, tujuan penguasaan serta kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan temuan tersebut.
Pemeriksaan tidak berhenti pada barang bukti yang ditemukan. Penyidik perlu memastikan bagaimana pil tersebut berada dalam kendaraan, siapa pemilik sebenarnya, dari mana barang diperoleh dan untuk tujuan apa barang itu dikuasai.
Langkah tersebut penting untuk memastikan proses penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penangkapan seseorang, tetapi mampu mengungkap rangkaian perkara berdasarkan bukti yang sah.
Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara menyeluruh dalam penanganan sebuah perkara. Kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik tersangka saat pemeriksaan akhirnya membuka temuan lain yang berpotensi menjadi perkara pidana berbeda.
Meski demikian, proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. AY belum dapat dinyatakan bersalah sebelum perkara tersebut dibuktikan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.
Masyarakat juga diharapkan tidak mengambil kesimpulan sendiri hanya berdasarkan temuan awal. Informasi mengenai jumlah barang bukti, jenis narkotika, jaringan maupun tujuan peredarannya harus menunggu hasil penyidikan dan pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.
Di sisi lain, temuan puluhan pil yang diduga ekstasi menjadi pengingat bahwa persoalan narkotika dapat muncul dalam berbagai situasi dan lingkungan. Penanganannya membutuhkan kerja sama aparat penegak hukum, pemerintah daerah serta masyarakat.
Pencegahan peredaran narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan. Edukasi, pengawasan lingkungan dan keberanian masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan juga menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai peredaran barang terlarang.
Lingkungan masyarakat memiliki peran strategis karena warga merupakan pihak yang paling dekat dengan berbagai aktivitas di sekitarnya. Informasi mengenai aktivitas mencurigakan yang disampaikan melalui jalur resmi dapat membantu aparat melakukan pencegahan lebih awal.
Namun, pelaporan juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Tuduhan tanpa bukti dapat merugikan orang lain dan menimbulkan persoalan baru. Karena itu, masyarakat perlu menyerahkan proses pembuktian kepada aparat yang berwenang.
