BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Aspirasi masyarakat di wilayah tengah, tenggara, Gayo, dan barat selatan Aceh untuk membentuk Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kembali mendapat dukungan.
Direktur Eksekutif Pinang Merah Indonesia, Rizal Tan, menilai pemekaran wilayah dapat menjadi salah satu pilihan strategis untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di Aceh.
Rizal bahkan menyatakan dukungannya apabila Aceh dimekarkan menjadi tiga atau empat provinsi, sepanjang proses tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, kajian yang objektif, kesiapan daerah, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya setuju Aceh dimekarkan menjadi tiga atau empat provinsi agar sentuhan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Rizal Tan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rizal sebagai respons terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat dan mahasiswa Aceh mengenai pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara.
Menurut dia, pemekaran bukan semata-mata membentuk wilayah administratif baru, tetapi harus menjadi instrumen untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat.
Bagi masyarakat di wilayah tengah dan kawasan lainnya yang selama ini merasa menghadapi jarak pelayanan pemerintahan, kehadiran provinsi baru dinilai dapat membuka peluang perubahan.
Pusat pemerintahan yang lebih dekat diharapkan membuat pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pengembangan ekonomi dapat dirancang berdasarkan kebutuhan lokal.
Rizal menilai persoalan utama yang harus dijawab bukan sekadar apakah Aceh dimekarkan atau tidak, melainkan apakah struktur pemerintahan yang ada saat ini sudah mampu memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan dan pembangunan secara adil.
“Kalau wilayah pemerintahan lebih dekat, kebutuhan masyarakat bisa lebih fokus ditangani. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan juga diharapkan lebih mudah diwujudkan,” tuturnya.
Wacana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara sendiri bukan aspirasi yang muncul secara tiba-tiba. Gagasan tersebut telah lama berkembang di wilayah tengah Aceh dan sejumlah kawasan lainnya.
Para pendukung pemekaran melihat luas wilayah Aceh, kondisi geografis yang beragam serta karakteristik sosial ekonomi antardaerah sebagai alasan perlunya penguatan rentang kendali pemerintahan.
Wilayah tengah Aceh, kawasan Gayo, tenggara hingga barat selatan memiliki karakter geografis yang berbeda dengan kawasan pesisir dan pusat pemerintahan.
Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat mendorong agar pelayanan pemerintahan dan pembangunan tidak terlalu jauh dari pusat aktivitas warga.
Bagi kelompok yang mendukung pemekaran, provinsi baru diharapkan tidak hanya menghadirkan kantor pemerintahan baru.
Lebih jauh, pemekaran diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, membuka akses investasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat pembangunan sumber daya manusia.
Aspirasi tersebut juga berkaitan dengan harapan terhadap pemerataan pelayanan dasar.
Masyarakat menginginkan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah, infrastruktur transportasi yang memadai, konektivitas digital yang semakin baik serta pelayanan administrasi pemerintahan yang tidak membutuhkan perjalanan terlalu jauh.
