Karena itu, keberhasilannya harus diukur secara menyeluruh: makanan tersedia, kandungan gizinya sesuai, prosesnya aman, distribusinya tepat, dan penerima manfaat memperoleh dampak kesehatan yang positif.
Tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan. Efisiensi anggaran, kecepatan distribusi, maupun target jumlah penerima tidak boleh mengalahkan standar keamanan pangan.
Pada akhirnya, tanggung jawab BGN dalam menangani kejadian tersebut menjadi ujian penting bagi tata kelola MBG. Pemerintah perlu menjadikan persoalan sebagai momentum untuk memperkuat sistem, bukan sekadar menyelesaikan krisis sesaat.
Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil. Jika ditemukan kelemahan prosedur, perbaikannya harus segera dilakukan. Jika ada keluarga yang terdampak, mereka harus mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak.
MBG harus kembali pada tujuan utamanya: memberikan makanan bergizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Keselamatan anak tidak boleh menjadi ruang kompromi.
Dengan evaluasi menyeluruh, pengawasan berlapis, SOP yang dijalankan secara disiplin, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang objektif, program MBG diharapkan semakin kuat dan terpercaya.
Sebab, membangun generasi sehat bukan hanya soal menyediakan makanan. Negara juga harus memastikan bahwa makanan tersebut aman sampai ke tangan anak-anak Indonesia.
Dan ketika terjadi masalah, tanggung jawab harus hadir, kesalahan harus diperbaiki, sementara setiap pelanggaran harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum. | BerlianPos.Com | */Redaksi | *** |
