BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dan menahan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Salah satu tersangka disebut sebagai adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Penindakan ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026, dan berlanjut dengan pemeriksaan serta penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Nama yang menjadi sorotan ialah Bima Setyawan, yang dalam pemberitaan disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik Suharyanto.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi informasi mengenai hubungan keluarga tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
“Ya, terinformasi seperti itu,” kata Setyo, sebagaimana dikutip ANTARA.
Setyo menegaskan, penanganan perkara tidak didasarkan pada hubungan keluarga, kedudukan, ataupun latar belakang seseorang, melainkan pada dugaan perbuatan melawan hukum yang perlu dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa penyidikan harus bertumpu pada alat bukti dan peran masing-masing pihak, bukan pada hubungan personal dengan pejabat negara.
Empat tersangka lain yang diberitakan media terdiri atas Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.
Ejaan sejumlah nama berbeda dalam beberapa laporan media, sehingga dokumen resmi KPK menjadi rujukan utama untuk memastikan penulisan identitas secara tepat.
KPK sebelumnya mengonfirmasi OTT di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026.
Menurut laporan ANTARA, sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta.
Namun, lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang disidik. Rustian tidak termasuk dalam daftar lima tersangka yang diumumkan dalam pemberitaan awal dan disebut telah menjalani pemeriksaan.
Status seseorang yang diperiksa tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka tidak dengan sendirinya berarti ia terbukti terlibat ataupun terbebas dari seluruh kemungkinan pemeriksaan lanjutan.
Perkara ini mendapat perhatian luas karena menyentuh pengadaan barang dan jasa yang diduga berkaitan dengan dana penanganan bencana.
Dana tersebut memiliki fungsi penting: mendukung kebutuhan mendesak ketika masyarakat menghadapi banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, dan berbagai keadaan darurat lain.
Ketika proses pengadaan atau penyaluran bantuan diduga disalahgunakan, dampaknya bukan hanya menyangkut kerugian keuangan negara, melainkan juga berpotensi mengganggu kecepatan dan mutu pelayanan kepada warga terdampak.
