BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Direktur Eksekutif Pinang Merah Indonesia, Rajo Ameh, meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi kepatuhan perusahaan penanaman modal asing (PMA), khususnya yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, menyusul polemik pernyataan politikus Singapura Calvin Cheng Ern Lee mengenai kabel internet bawah laut yang menghubungkan Indonesia dengan jaringan internasional.
Rajo Ameh mendorong pemerintah memastikan perusahaan perkebunan menjalankan kewajiban pengolahan hasil di dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku, memperkuat hilirisasi, serta meninjau tata kelola pemanfaatan lahan dan masa berlaku hak atas tanah agar kepentingan nasional memperoleh manfaat ekonomi yang optimal.
Menurut Rajo Ameh, polemik mengenai infrastruktur komunikasi lintas negara seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk meninjau kembali ketahanan infrastruktur strategis dan efektivitas pengelolaan investasi asing.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya mengambil manfaat dari sumber daya dan pasar Indonesia, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui kegiatan produksi, pengolahan, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan industri domestik.
“Pemerintah Indonesia harus segera memeriksa PMA sawit asal Singapura dan Malaysia yang tidak taat pada ketentuan investasi.
Perusahaan yang menjalankan usaha perkebunan harus memenuhi kewajiban pengolahan hasil sesuai aturan, sehingga ekspor tidak hanya berupa barang mentah, tetapi juga produk yang sudah diproses,” ujar Rajo Ameh.
Ia juga meminta pemerintah tidak terlalu lama memberikan hak pemanfaatan tanah di Indonesia, termasuk di berbagai kawasan industri di kabupaten dan kota.
Menurut dia, kebijakan pertanahan perlu dirancang agar pemanfaatan lahan benar-benar mendukung produktivitas, investasi jangka panjang yang sehat, dan kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perbincangan publik mengenai ketergantungan infrastruktur digital Indonesia terhadap jaringan kabel bawah laut internasional.
Polemik mencuat setelah Calvin Cheng Ern Lee, politikus Singapura yang dikenal pernah menjadi anggota parlemen, mengunggah komentar singkat di akun X miliknya yang ditafsirkan sebagian warganet Indonesia sebagai sindiran mengenai kemungkinan pemutusan kabel komunikasi.
Dalam bahan pemberitaan yang beredar, Cheng kemudian memberikan klarifikasi bahwa Singapura tidak akan memutus jaringan internet Indonesia dan tetap menghormati norma hukum internasional.
Klarifikasi itu penting untuk membedakan komentar yang memicu kontroversi dari keputusan resmi negara.
Tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa pemerintah Singapura telah menetapkan kebijakan memutus kabel internet Indonesia hanya berdasarkan unggahan seorang politikus.
Penilaian terhadap pernyataan Cheng juga harus memperhatikan konteks unggahan lengkap, tanggapan berikutnya, serta kedudukannya ketika menyampaikan komentar tersebut.
Meski demikian, polemik itu menyoroti persoalan yang nyata dalam ekonomi digital: konektivitas lintas negara merupakan bagian penting dari infrastruktur strategis.
Kabel serat optik bawah laut membawa sebagian besar lalu lintas komunikasi data internasional, termasuk pertukaran informasi, layanan komputasi awan, transaksi keuangan, komunikasi bisnis, dan akses terhadap berbagai layanan digital.
Indonesia terhubung ke jaringan internasional melalui sejumlah sistem kabel bawah laut dan jalur transmisi yang menghubungkan berbagai wilayah dengan pusat jaringan regional.
Singapura merupakan salah satu simpul telekomunikasi penting di Asia Tenggara karena memiliki pusat data, jaringan operator, dan konektivitas internasional yang berkembang.
