Namun, aspirasi tersebut juga perlu diikuti dengan data dan informasi yang dapat diverifikasi sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat sipil memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Pada saat yang sama, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
Permintaan mahasiswa agar Gubernur Banten hadir secara langsung juga memperlihatkan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dialog secara langsung dapat menjadi sarana untuk menjelaskan kewenangan masing-masing lembaga sekaligus menghindari berkembangnya kesalahpahaman mengenai penanganan persoalan di lapangan.
Di tengah tuntutan tersebut, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dilakukan secara konsisten.
Jika terdapat kegiatan yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan, proses penertiban harus dijalankan sesuai hukum.
Sebaliknya, kegiatan yang memiliki izin juga tetap harus memenuhi ketentuan lingkungan, keselamatan, tata ruang, serta kewajiban lainnya.
Persoalan tambang tidak semestinya hanya dilihat dari sisi penerimaan ekonomi. Pemerintah perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
Sungai, lahan pertanian, kawasan permukiman, serta sumber penghidupan warga dapat menjadi bagian yang terdampak apabila aktivitas pertambangan tidak dikelola dengan baik.
Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan informasi yang transparan mengenai wilayah pertambangan yang memiliki izin.
Keterbukaan data dapat membantu masyarakat membedakan kegiatan legal dan ilegal sekaligus mendorong pengawasan publik yang lebih sehat.
Aksi BEM Banten Bersatu di KP3B juga menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam memiliki hubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ketika warga melihat adanya dugaan pelanggaran yang tidak segera ditangani, keresahan dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar.
Karena itu, respons pemerintah tidak cukup hanya berupa pernyataan.
Diperlukan langkah yang dapat diukur, mulai dari pendataan lokasi, pemeriksaan perizinan, pengawasan lapangan, penindakan terhadap pelanggaran, hingga pemulihan apabila ditemukan kerusakan lingkungan.
Kapolda Banten yang menyatakan komitmen menindak aktivitas tambang ilegal memberikan pesan bahwa persoalan tersebut berada dalam perhatian aparat penegak hukum.
Namun, masyarakat tentu membutuhkan tindak lanjut yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
