Aksi di Gerbang Utama KP3B pada akhirnya tidak hanya memperlihatkan ketegangan antara tuntutan mahasiswa dan respons pemerintah.
Peristiwa tersebut juga menggambarkan kebutuhan akan komunikasi publik yang lebih terbuka dalam menangani persoalan sumber daya alam di Banten.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap kegiatan pertambangan berlangsung sesuai aturan. Lingkungan membutuhkan perlindungan. Pemerintah membutuhkan pengawasan. Dan mahasiswa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik.
Ketiga kepentingan tersebut dapat berjalan beriringan apabila seluruh pihak menempatkan hukum, data, transparansi, dan kepentingan masyarakat sebagai pijakan.
Dengan demikian, pernyataan Kapolda Banten mengenai penindakan terhadap tambang ilegal perlu diikuti langkah nyata sesuai prosedur hukum.
Sementara aspirasi BEM Banten Bersatu dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan DPRD untuk memperkuat tata kelola pertambangan di Provinsi Banten.
Banten tidak hanya membutuhkan pembangunan yang cepat, tetapi juga pembangunan yang tertib dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ruang hidup masyarakat.
Aksi mahasiswa tersebut menjadi pengingat bahwa suara publik akan terus menjadi bagian dari pengawasan pemerintahan.
Tantangan selanjutnya bukan sekadar siapa yang hadir dalam forum dialog, melainkan sejauh mana aspirasi tersebut menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat Banten. | BerlianPos.Com | */Redaksi | *** |
