Reuters melaporkan bahwa putusan Prancis tersebut menjadi bagian penting dalam upaya Malaysia menghadapi tuntutan yang dikaitkan dengan para ahli waris Sultan Sulu.
Pemerintah Malaysia menolak anggapan bahwa putusan tersebut memberikan hak kepada para ahli waris untuk menyewakan wilayah Sabah.
Dengan demikian, putusan pengadilan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi keputusan internasional yang secara otomatis menentukan seluruh status kedaulatan Sabah.
Dari perspektif keamanan, Sabah juga memiliki arti strategis karena berada di kawasan pertemuan jalur laut Malaysia, Filipina dan Indonesia.
Pemerintah Malaysia mempertahankan *Eastern Sabah Security Command* atau ESSCOM untuk mengawasi kawasan pantai timur Sabah.
Operasi keamanan tersebut berkaitan dengan pencegahan penyelundupan, penculikan, infiltrasi bersenjata dan ancaman lintas batas. Aktivitas patroli laut menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga keamanan kawasan tersebut.
Keamanan kawasan menjadi semakin kompleks karena perairan Sabah berdekatan dengan Kepulauan Sulu dan jalur menuju Laut Sulawesi.
Karena itu, persoalan kedaulatan tidak berdiri sendiri.
Stabilitas perbatasan, perdagangan lintas laut, aktivitas nelayan, mobilitas masyarakat pesisir, pemberantasan kejahatan transnasional dan kepentingan sumber daya alam turut menjadi bagian dari dinamika regional.
Para akademisi melihat sengketa Sabah sebagai contoh bagaimana persoalan sejarah kolonial dapat bertahan dalam politik modern.
Sue Thompson dari National Security College, Australian National University, menilai bahwa persoalan perbatasan Sabah memperlihatkan bagaimana sejarah, hukum dan politik masih saling berkelindan.
Ia juga menempatkan perkembangan terbaru dalam konteks persoalan batas dan perjanjian lama di kawasan Borneo.
Perspektif tersebut penting karena perdebatan Sabah tidak dapat hanya dipahami melalui satu tanggal atau satu dokumen.
Ada persoalan mengenai makna perjanjian 1878, perkembangan pemerintahan Inggris di North Borneo, proses dekolonisasi, konsultasi masyarakat Sabah, Malaysia Agreement 1963, klaim Filipina, hukum laut internasional serta perkembangan keamanan kontemporer.
Bagi masyarakat Sabah sendiri, persoalan tersebut memiliki dimensi yang jauh lebih nyata dibanding sekadar perdebatan diplomatik.
Sabah merupakan wilayah yang dihuni masyarakat dengan identitas lokal, sejarah, kepentingan ekonomi dan hubungan sosial lintas perbatasan.
Karena itu, setiap perkembangan mengenai klaim wilayah berpotensi berdampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir timur yang memiliki hubungan geografis dekat dengan Filipina selatan.
Perubahan dinamika juga harus dilihat dalam konteks kawasan ASEAN.
