Penelitian tersebut menekankan bahwa penyelesaian yang tahan lama memerlukan kepatuhan pada prinsip hukum internasional serta upaya diplomatik yang konsisten.
Pada 2026, sejumlah kajian akademik kembali menelaah kemungkinan pengelolaan bersama atau joint development agreement (JDA).
Penelitian Sinta Rosmawati Putri dan Athina Kartika Sari, yang diterbitkan dalam jurnal JERKIN, membahas potensi penggunaan JDA sebagai pengaturan praktis untuk mengelola sumber daya hidrokarbon ketika penetapan batas masih menemui jalan buntu.
Kajian tersebut merujuk pada Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) UNCLOS.
Model pengelolaan bersama bukan satu-satunya pilihan dan tidak wajib diterapkan apabila tidak disepakati para pihak.
Akan tetapi, skema tersebut dapat dipertimbangkan apabila kedua negara ingin mengurangi ketidakpastian, mencegah insiden, serta mengatur kegiatan eksplorasi secara transparan selama proses delimitasi berlangsung.
Pengaturan semacam itu perlu memuat batas area kerja, pembagian manfaat, pengawasan, perlindungan lingkungan, dan klausul yang menegaskan bahwa kerja sama tidak mengurangi posisi hukum masing-masing negara dalam perundingan batas.
Bagi Indonesia, perlindungan kepentingan nasional di Ambalat tidak hanya berkaitan dengan kehadiran kapal perang.
Pengamanan maritim juga membutuhkan pemantauan situasi secara berkelanjutan, koordinasi antarlembaga, dokumentasi insiden yang akurat, penegakan hukum sesuai yurisdiksi, serta komunikasi diplomatik yang efektif.
TNI AL memiliki peran penting dalam menjaga keamanan laut, tetapi langkah operasional harus dilaksanakan sesuai hukum nasional dan kewajiban internasional Indonesia.
Penyiagaan armada dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapsiagaan, selama dilaksanakan secara profesional dan proporsional.
Kehadiran kapal negara di kawasan sensitif perlu didukung prosedur komunikasi untuk mencegah salah persepsi, khususnya ketika kapal dari kedua negara beroperasi berdekatan.
Insiden di laut yang tidak dikelola dengan baik berpotensi berkembang menjadi ketegangan bilateral yang lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap klaim dan tindakan di kawasan tersebut didukung data koordinat, peta resmi, dokumen perjanjian, catatan kegiatan maritim, serta argumentasi hukum yang dapat diuji.
Bukti historis mengenai aktivitas eksplorasi dapat menjadi salah satu bahan kajian, tetapi tidak secara otomatis menggantikan proses delimitasi berdasarkan hukum internasional.
Bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, kepastian pengelolaan kawasan maritim berkaitan dengan keamanan, kegiatan ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya laut.
Nelayan membutuhkan kepastian ruang tangkap dan perlindungan saat melaut, sedangkan kegiatan eksplorasi migas memerlukan kepastian hukum dan standar keselamatan.
Karena itu, perkembangan diplomasi dan pengamanan perbatasan perlu disampaikan secara terbuka tanpa membesar-besarkan ancaman yang belum terverifikasi.
