Pemerintah juga perlu menjelaskan kepada masyarakat perbedaan antara insiden operasional, pelanggaran yang telah diverifikasi, dan sengketa batas yang masih dalam proses penyelesaian.
Informasi yang akurat membantu masyarakat memahami situasi tanpa terjebak dalam provokasi atau kesimpulan yang tidak didukung bukti.
Pernyataan Rajo Ameh mencerminkan dorongan agar Indonesia menunjukkan ketegasan dalam melindungi kepentingan nasional. Aspirasi itu dapat menjadi bagian dari diskusi publik mengenai strategi pertahanan maritim.
Namun, ketegasan tidak harus diartikan sebagai pengabaian terhadap diplomasi.
Pengamanan yang kuat dan perundingan yang berlandaskan hukum dapat berjalan bersamaan, dengan tujuan menghindari konflik sekaligus mempertahankan posisi Indonesia.
Pada akhirnya, persoalan Ambalat membutuhkan pendekatan yang menyatukan kepentingan pertahanan, kepastian hukum, diplomasi, dan pengelolaan sumber daya.
Indonesia berkepentingan memastikan hak maritimnya terlindungi, sementara penyelesaian batas definitif memerlukan kesepakatan atau mekanisme hukum internasional yang berlaku bagi kedua negara.
Seruan memperkuat TNI AL dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan perairan.
Namun, klaim bahwa seluruh kawasan Ambalat telah ditetapkan secara definitif sebagai milik Indonesia perlu dibedakan dari kenyataan hukum bahwa delimitasi maritim di wilayah tersebut masih belum tuntas.
Dengan memadukan kesiapsiagaan, bukti hukum, dan diplomasi yang terukur, Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan nasional tanpa meningkatkan risiko konfrontasi. | BerlianPos.Com | */Redaksi | *** |
