OTT BPK & Perumdam Bengkayang, Dua Tersangka & Rp400 Juta Disita

Foto ; repro/dok/fb*

Perkembangan perkara ini juga mendapat perhatian dari institusi tempat salah satu tersangka bekerja.

BPK Perwakilan Kalimantan Barat melalui pernyataan resmi pada 6 Oktober 2026 menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum yang dilaksanakan Polda Kalbar.

Read More
banner 300x250

Lembaga tersebut menyatakan siap bersikap kooperatif serta memberikan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan hukum.

BPK Kalbar juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip tidak ada toleransi terhadap pelanggaran integritas pegawai.

See also  Ombudsman RI Awasi Pelayanan Publik, Ini Tugas & Kewenangannya

Evaluasi dan penguatan sistem manajemen integritas disebut akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas lembaga pemeriksa keuangan negara.

Sikap tersebut penting mengingat BPK memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga ini mempunyai tugas dan kewenangan memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.

Hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu instrumen untuk memastikan penggunaan uang negara berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Independensi pemeriksa menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas tersebut.

See also  Prof. Herry Utomo Kembangkan Cahokia Rice, Beras Tinggi Protein dari Amerika

Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2006 menegaskan bahwa BPK dan pemeriksanya harus melaksanakan pemeriksaan secara bebas dan mandiri, mematuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, serta menaati kode etik pemeriksa.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa integritas auditor bukan sekadar persoalan kedisiplinan internal, melainkan bagian penting dari perlindungan kepentingan publik.

Apabila independensi pemeriksaan terganggu oleh kepentingan pribadi atau dugaan transaksi yang tidak sah, kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit dapat ikut terpengaruh.

BPK juga telah menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026.

Standar tersebut mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu, termasuk pemeriksaan kepatuhan dan investigatif.

See also  Kombes T-F Dilaporkan ke Propam Usai Dugaan Pemukulan Pengendara

Prinsip independensi, integritas, profesionalisme, kompetensi, serta pengendalian mutu menjadi landasan pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam konteks kasus Bengkayang, prinsip-prinsip tersebut menjadi relevan untuk mengukur pentingnya pemisahan kepentingan antara pemeriksa dan entitas yang diperiksa.

Auditor harus mampu mempertahankan objektivitas, tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu, serta mendasarkan setiap kesimpulan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif pemberantasan korupsi, perkara ini juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap hubungan antara pejabat perusahaan daerah dan aparat pemeriksa eksternal.

banner 1080x1592

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *