OTT BPK & Perumdam Bengkayang, Dua Tersangka & Rp400 Juta Disita

Foto ; repro/dok/fb*

Audit seharusnya menjadi instrumen pengawasan yang membantu memperbaiki tata kelola, bukan ruang untuk membangun kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.

Perusahaan daerah air minum sendiri mempunyai fungsi pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Read More
banner 300x250

Perumdam Tirta Bengkayang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Karena itu, tata kelola perusahaan, pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan, dan pertanggungjawaban keuangan perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan.

See also  Kombes T-F Dilaporkan ke Propam Usai Dugaan Pemukulan Pengendara

Persoalan integritas dalam pengelolaan perusahaan air minum daerah tidak dapat dipandang sebagai urusan administratif semata.

Masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan layanan, penggunaan anggaran yang efisien, serta pengelolaan aset perusahaan secara bertanggung jawab.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pengawasan eksternal, pengendalian internal, transparansi laporan keuangan, dan mekanisme pengaduan merupakan unsur yang saling melengkapi.

Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, potensi penyimpangan dapat semakin sulit dideteksi sejak awal.

Kajian mengenai pencegahan korupsi pada sektor publik juga menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai instrumen penting untuk memperkecil peluang penyalahgunaan kewenangan.

See also  Wali Kota Medan Jatuhkan Hukuman Disiplin Berat kepada Dua Pejabat

Prinsip tersebut sejalan dengan standar internasional pemeriksaan sektor publik yang dikembangkan melalui International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), yakni organisasi internasional lembaga pemeriksa keuangan negara.

Standar pemeriksaan internasional menekankan pentingnya independensi, kompetensi, etika, dan kualitas bukti pemeriksaan.

Dalam penerapannya, hasil audit harus dapat diuji secara profesional sehingga tidak bergantung pada tekanan, hubungan pribadi, maupun kepentingan pihak yang diperiksa.

Namun, perlu ditegaskan bahwa belum terdapat keterangan ahli atau akademisi yang terverifikasi memberikan penilaian khusus terhadap konstruksi perkara OTT Perumdam Bengkayang.

Oleh sebab itu, prinsip-prinsip tata kelola dan standar audit tersebut digunakan sebagai kerangka edukasi, bukan sebagai pendapat langsung mengenai kesalahan kedua tersangka.

See also  Sidang Perdana Korupsi Tunjangan DPRD Bekasi, Kerugian Negara Rp21,7 Miliar

Perhatian publik terhadap perkara ini juga berkembang melalui pemberitaan sejumlah media nasional dan daerah.

Pada awal Oktober 2026, detikKalimantan, RRI Pontianak, Inside Pontianak, dan ANTARA memberitakan pengamanan kedua pihak beserta penyitaan uang tunai.

Selanjutnya, Tribrata News Polda Kalbar memublikasikan informasi penindakan, sementara BPK Kalbar menerbitkan pernyataan kelembagaan mengenai dukungan terhadap proses hukum.

ANTARA pada 3 Oktober 2026 bahkan telah memberitakan bahwa DN dan HR ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan di Rumah Tahanan Polda Kalbar.

banner 1080x1592

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *