Paripurna Wagub Babel Ditunda, Alizar Tanjung Ajak Semua Berdialog

Foto ; dok/partaigerakan rakyatbeltim*

BerlianPos.Com | JSCgroupmedia ~ Rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terkait usulan pendapat mengenai pemberhentian Wakil Gubernur Babel Hellyana ditunda setelah jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum, Senin [10/08/2026 ].

Penundaan tersebut mendapat respons positif dari Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Belitung Timur, Alizar Tanjung, yang mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pemerintahan daerah.

Read More
banner 300x250

Dikutip dari AntaraBabel, Rapat paripurna tersebut hanya dihadiri 17 dari total 45 anggota DPRD Babel. Dengan jumlah tersebut, rapat tidak memenuhi ketentuan kuorum tiga perempat anggota sebagaimana persyaratan yang berlaku untuk agenda tersebut.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan rapat paripurna tidak dapat dilaksanakan sehingga agenda tersebut untuk sementara ditunda. DPRD, kata dia, akan memberikan ruang kepada fraksi-fraksi untuk melakukan pembahasan internal terlebih dahulu.

See also  Usulan Pemakzulan Hellyana, DPD Partai Gerakan Rakyat Beltim ; "Belum Saatnya"

“Hari ini kita menyatakan bahwa rapat paripurna tidak bisa dilaksanakan. Nanti fraksi-fraksi akan rapat dulu karena kita juga menghargai hak fraksi-fraksi yang mungkin hari ini belum bisa hadir,” kata Didit di Pangkalpinang.

Menurut Didit, sejumlah fraksi telah hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, PKS, Demokrat dan NasDem. Namun, kehadiran sejumlah fraksi tersebut belum cukup untuk memenuhi ketentuan kuorum.

Ia menegaskan DPRD tidak dapat melakukan intervensi terhadap sikap masing-masing fraksi. Setiap fraksi memiliki kewenangan untuk menentukan pandangan politiknya berdasarkan pembahasan internal dan pertimbangan yang mereka miliki.

Didit juga meluruskan bahwa agenda yang tertunda tersebut bukan merupakan rapat untuk langsung memberhentikan Hellyana dari jabatan Wakil Gubernur Babel. Agenda tersebut berkaitan dengan penyampaian dan pembahasan pendapat mengenai persoalan yang menyangkut posisi Wakil Gubernur.

See also  Apresiasi Aksi Damai, Rajo Ameh Ucapkan "Salam Serumpun Sebalai"

“Ini bukan paripurna usulan pemberhentian, kita hanya mendengarkan pengusul menyampaikan alasan tentang permasalahan posisi Wagub,” jelasnya.

Selain mendengarkan alasan dari pihak pengusul, DPRD juga berencana meminta pandangan Pemerintah Provinsi Babel mengenai posisi Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Langkah tersebut dinilai penting karena DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Didit menegaskan agenda tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai upaya pemakzulan maupun tindakan untuk menzalimi Wakil Gubernur.

“Di sini tidak ada istilah menzholimi karena yang kita pikirkan ini adalah kinerja pemerintah daerah. Jadi saya luruskan, ini bukan menzholimi dan bukan pemakzulan,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban mempertanyakan dan mengevaluasi apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara optimal. Karena itu, pandangan pemerintah daerah juga diperlukan sebagai bagian dari proses pembahasan.

Perkembangan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Belitung Timur. Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Belitung Timur, Alizar Tanjung, menyambut baik keputusan penundaan rapat paripurna tersebut.

See also  Reses di Simpang Jongkong, Me Hoa Serap Aspirasi Warga

Alizar menilai penundaan dapat menjadi kesempatan bagi seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan mencari titik temu. Menurutnya, masyarakat Bangka Belitung memiliki tradisi musyawarah yang dapat menjadi modal sosial dalam menyelesaikan persoalan daerah.

“Saya pikir mari kita berdialog karena urang Melayu Serumpun Sebalai ini terkenal dengan berdialog untuk merumuskan sesuatu. Kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk negeri kita Serumpun Sebalai ini,” ajak Alizar.

Menurut Alizar, persoalan politik dan pemerintahan sebaiknya tidak membuat hubungan antarelemen daerah semakin terpecah. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi, tetapi perbedaan tersebut seharusnya dikelola menjadi energi konstruktif untuk membangun daerah.

Ia berharap seluruh unsur pemerintahan, partai politik, DPRD, masyarakat serta berbagai kelompok kepentingan dapat membangun kolaborasi dalam memajukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

banner 1080x1592

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *