KdmChannel.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Perkara yang dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Gubernur Bangka Belitung nonaktif Hellyana memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana persoalan dokumen pendidikan dapat memengaruhi kelayakan seseorang menduduki jabatan publik.
Keduanya dinilai memiliki titik persamaan karena sama-sama bersinggungan dengan persoalan administratif pendidikan, tetapi berada dalam konteks hukum, objek perkara, tahapan proses, serta konsekuensi jabatan yang berbeda.
Pandangan tersebut disampaikan Rajo Ameh, Direktur Eksekutif Pinang Merah Indonesia, yang menilai masyarakat perlu memahami perkara secara proporsional agar tidak menyamakan dua kasus hanya karena sama-sama menggunakan isu ijazah atau dokumen pendidikan.
Menurutnya, persamaan pada permukaan tidak otomatis berarti mekanisme hukum dan akibat hukumnya identik.
“Kasus hukum yang dihadapi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Gubernur nonaktif Bangka Belitung Hellyana sama-sama berkaitan dengan syarat administratif pendidikan atau ijazah,” demikian pandangan Rajo Ameh sebagaimana materi yang diberikan.
Persamaan pertama berada pada objek perhatian publik, yakni dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan persyaratan untuk menduduki jabatan politik.
Dalam setiap proses pemilihan pejabat publik, persyaratan administratif mempunyai kedudukan penting karena menjadi bagian dari mekanisme memastikan calon memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
Namun, persamaan itu berhenti pada titik tertentu. Perkara Gibran, berdasarkan uraian yang menjadi dasar tulisan ini, berkaitan dengan persoalan penyetaraan pendidikan setingkat SMA atas dokumen pendidikan dari luar negeri.
Sementara perkara Hellyana disebut berkaitan dengan dugaan penggunaan gelar Sarjana Hukum yang dikaitkan dengan Universitas Azzahra.
Perbedaan berikutnya menyangkut jalur hukum yang ditempuh. Perkara yang berkaitan dengan Gibran disebut berada dalam konteks hukum tata negara dan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. A
dapun perkara Hellyana disebut telah memasuki ranah pidana umum dan berproses di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
Perbedaan tersebut sangat penting untuk dipahami masyarakat. Tidak setiap persoalan mengenai ijazah otomatis menjadi perkara pidana.
Demikian pula, sengketa mengenai persyaratan pencalonan tidak serta-merta mempunyai mekanisme penyelesaian yang sama dengan perkara dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu.
Dalam perkara Gibran, substansi yang dipersoalkan berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan dokumen yang digunakan dalam konteks pencalonan.
Berdasarkan materi yang diberikan, Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan yang dimaksudkan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui rezim sengketa hasil pemilu setelah pasangan terpilih dilantik.
Rajo Ameh menekankan bahwa status perkara tersebut perlu dibedakan dari proses pidana.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, proses pidana mempunyai mekanisme tersendiri. Dugaan tersebut tidak dapat dianggap terbukti hanya karena terdapat polemik administratif atau adanya gugatan di lembaga peradilan.
Secara prinsip hukum pidana, keberadaan dokumen yang dipersoalkan belum cukup untuk langsung menyimpulkan seseorang melakukan tindak pidana.
