Kedua, memberi ruang bagi petugas penanggulangan bencana untuk bekerja lebih leluasa melakukan pembersihan dan pemulihan fasilitas.
Namun, WFH juga menghadirkan tantangan. Tidak seluruh pelayanan pemerintahan dapat dilakukan secara daring.
Pelayanan yang membutuhkan kehadiran fisik, dokumen, pemeriksaan lapangan atau interaksi langsung dengan masyarakat harus tetap memiliki mekanisme alternatif.
Karena itu, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada koordinasi masing-masing organisasi perangkat daerah.
Setiap kepala perangkat daerah perlu memastikan tugas-tugas yang dapat dilakukan dari rumah berjalan normal, sementara pekerjaan yang membutuhkan kehadiran langsung ditangani oleh personel yang ditunjuk sesuai kondisi keselamatan.
Pengalaman bencana juga menjadi momentum untuk memperkuat digitalisasi pelayanan publik.
Sistem administrasi elektronik, rapat daring, tanda tangan elektronik dan kanal pengaduan digital dapat membantu menjaga kesinambungan pemerintahan ketika kantor fisik tidak dapat digunakan.
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas.
Pemerintah perlu memberikan pembaruan secara berkala mengenai kondisi jalan, status perkantoran, lokasi pengungsian, perkembangan pencarian warga, kebutuhan bantuan serta kapan pelayanan pemerintahan kembali normal.
Keterbukaan informasi penting untuk mencegah munculnya kabar yang tidak terverifikasi.
Dalam situasi bencana, informasi mengenai jumlah korban, lokasi pengungsian dan akses jalan dapat berubah cepat sehingga masyarakat sebaiknya mengutamakan informasi dari BPBD, pemerintah daerah, BMKG, kepolisian dan lembaga resmi lainnya.
Bencana Arosuka juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi. Penanganan tidak mungkin dibebankan kepada satu instansi.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, masyarakat, pemerintah nagari, lembaga teknis pengelola sungai dan jalan, serta dukungan pemerintah provinsi maupun pusat.
Pemulihan pun harus dilakukan bertahap. Tahap pertama adalah memastikan keselamatan warga dan pencarian korban.
Tahap berikutnya membersihkan material, membuka akses transportasi, memulihkan fasilitas vital, mendata kerugian dan memastikan pelayanan publik kembali berjalan.
Setelah kondisi darurat berakhir, evaluasi risiko harus menjadi agenda berikutnya. Infrastruktur yang rusak perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan ancaman bencana serupa, bukan sekadar dikembalikan seperti kondisi sebelum kejadian.
Kawasan perkantoran pemerintah juga membutuhkan sistem mitigasi yang lebih kuat.
Jalur evakuasi, titik kumpul, sistem peringatan dini, pemetaan jalur aliran material, drainase, penguatan lereng serta prosedur penghentian aktivitas kantor saat terjadi ancaman cuaca ekstrem dapat menjadi bagian dari evaluasi.
