Kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas. Pemkab Solok menyatakan status tanggap bencana diberlakukan untuk mempercepat koordinasi lintas instansi.
Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri serta unsur teknis lainnya dikerahkan untuk melakukan evakuasi, pencarian korban, pembersihan material dan membuka akses yang terganggu.
Polri juga mengerahkan personel SAR serta membuka fasilitas kepolisian sebagai lokasi pengungsian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak mendapatkan tempat aman sembari proses penanganan darurat berlangsung.
Dari sisi cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut hujan lebat menjadi faktor penting dalam kejadian tersebut.
BMKG mencatat curah hujan di wilayah Solok mencapai sekitar 94 milimeter per hari. Lembaga itu juga menyatakan peringatan dini telah disampaikan secara bertahap sebelum kejadian.
Analisis BMKG terhadap kejadian di Gunung Talang mencatat hujan lebat berlangsung sejak sore pada 21 September.
Data tersebut memperkuat pentingnya kewaspadaan terhadap wilayah yang memiliki kerentanan banjir, longsor dan gangguan transportasi ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Peneliti iklim BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Barat, Rizky Armei Saputra, sebagaimana diberitakan Media Indonesia, menjelaskan bahwa intensitas hujan dalam satu jam menjadi salah satu faktor penting dalam menganalisis kejadian ekstrem.
Data yang dikutip media tersebut menunjukkan intensitas sekitar 20,8 milimeter dalam satu jam pada periode kejadian, yang masuk kategori hujan sangat lebat menurut klasifikasi yang dijelaskan BMKG.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa galodo tidak semata-mata persoalan genangan air.
Banjir bandang dapat terjadi ketika limpasan air bergerak cepat dan membawa material dari wilayah hulu, terutama ketika kondisi topografi, aliran sungai, kemiringan lereng dan keadaan tanah memungkinkan material ikut terbawa.
Karena itu, langkah penanganan pascabencana tidak cukup hanya mengangkut lumpur dari halaman kantor.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kawasan hulu, jalur aliran air, kondisi drainase, sungai, lereng, jembatan serta tata ruang di sekitar pusat pemerintahan dan permukiman.
Hal tersebut menjadi penting karena kompleks perkantoran Pemkab Solok berada di kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, yang berdekatan dengan wilayah perbukitan dan jalur aliran air.
Kejadian kali ini menunjukkan bahwa pusat pemerintahan pun memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi.
Peringatan BMKG setelah kejadian juga patut diperhatikan. BMKG masih mengingatkan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Sumatera Barat, termasuk kawasan Gunung Talang.
Warga di daerah rawan diminta mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini resmi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan deras berikutnya.
Bagi Pemkab Solok, kondisi tersebut membuat kebijakan WFH memiliki dua fungsi sekaligus. Pertama, melindungi ASN dari risiko bekerja di kawasan yang masih dipenuhi material bencana.
