Fenomena tersebut juga terlihat di daerah. Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, misalnya, mencatat 752 akses layanan masyarakat sepanjang semester pertama 2026, terdiri atas 353 laporan dan 399 akses nonlaporan.
Jumlah laporan disebut meningkat 118,6 persen dibanding periode yang sama pada 2025. Kepala Ombudsman Sumut Herdensi menilai peningkatan laporan menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik.
Di Aceh, Ombudsman Perwakilan Aceh sebelumnya mencatat 437 akses terkait pelayanan publik dari 23 kabupaten/kota sepanjang 2024.
Laporan tersebut mencakup antara lain sektor kesehatan dan pendidikan.
Data daerah semacam ini menunjukkan bahwa fungsi Ombudsman berjalan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga melalui jaringan perwakilan yang berhadapan langsung dengan persoalan pelayanan masyarakat.
Persoalan pelaksanaan rekomendasi juga menjadi bagian penting dalam memahami kekuatan Ombudsman. Pasal 38 UU 37/2008 menyatakan terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.
Atasan terlapor juga diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Ombudsman paling lambat 60 hari sejak rekomendasi diterima.
Ombudsman dapat meminta keterangan tambahan dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaannya.
Apabila rekomendasi tidak dilaksanakan atau hanya dilaksanakan sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor dan menyampaikan laporan kepada DPR serta Presiden.
Pasal 39 selanjutnya mengatur konsekuensi berupa sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, rekomendasi Ombudsman memiliki konsekuensi hukum, tetapi perlu dibedakan dari putusan pengadilan. Ombudsman tidak menjalankan fungsi peradilan dan tidak menjadi pengganti aparat penegak hukum.
Literatur hukum juga menekankan bahwa rekomendasi Ombudsman bukan putusan pengadilan, meskipun undang-undang mewajibkan terlapor dan atasannya melaksanakan rekomendasi tersebut.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, peran Ombudsman juga mendapat perhatian internasional.
Danang Girindrawardana, yang pernah menjabat Ketua Ombudsman RI, dalam publikasi World Bank menjelaskan bahwa institusi ombudsman dapat menangani keluhan individual sekaligus mengungkap akar persoalan yang bersifat sistemik dalam institusi publik.
Menurutnya, pengawasan semacam itu dapat memperkuat keterlibatan warga dan akuntabilitas pemerintahan.
Kajian akademik juga menunjukkan bahwa kelemahan administrasi di tingkat layanan dasar dapat membuka ruang terjadinya maladministrasi.
Penelitian yang dipublikasikan dalam Business and Accounting Education Journal menggunakan data riset Ombudsman dan menunjukkan adanya kekurangan administrasi serta ketidakjelasan aturan tugas di sejumlah desa yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.
Memasuki 2026, Ombudsman mengembangkan pendekatan pengawasan yang lebih menekankan kualitas nyata pelayanan.
