Ketegasan pemerintah dalam mempertahankan kepentingan nasional memang penting.
Akan tetapi, penghentian ekspor pasir tidak boleh diposisikan sebagai tindakan balasan otomatis terhadap negara tertentu tanpa kajian yang jelas.
Kebijakan perdagangan sumber daya alam perlu memiliki dasar hukum, tujuan yang terukur, dan mekanisme pelaksanaan yang transparan.
Pendekatan tersebut akan membuat keputusan pemerintah lebih kuat secara hukum sekaligus mengurangi risiko ketidakpastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
Pasir bukan komoditas tunggal dengan karakteristik yang seragam. Pasir laut, pasir untuk kebutuhan konstruksi, pasir silika, dan material mineral lainnya memiliki fungsi, nilai ekonomi, serta konsekuensi lingkungan yang berbeda.
Pasir silika, misalnya, digunakan sebagai bahan baku dalam industri kaca dan sejumlah kebutuhan industri lainnya, sedangkan material pasir laut berkaitan dengan dinamika pesisir dan ekosistem perairan.
Perbedaan ini penting karena larangan terhadap satu jenis material tidak otomatis berlaku untuk semua jenis pasir.
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengendalian perdagangan pasir laut.
Kebijakan pembatasan ekspor pada masa lalu berkaitan dengan kekhawatiran mengenai kerusakan lingkungan pesisir, perubahan garis pantai, serta dampak pengerukan terhadap pulau-pulau kecil.
Isu tersebut menjadi perhatian terutama di wilayah kepulauan dan perbatasan yang rentan terhadap perubahan kondisi perairan.
Pada 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Regulasi tersebut memuat kerangka pengelolaan sedimentasi laut dan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi sesuai ketentuan.
Kebijakan itu memicu perdebatan mengenai perbedaan antara pengelolaan sedimentasi untuk kepentingan lingkungan dan kegiatan komersial yang dapat berdampak pada ekosistem laut.
Pemerintah ketika itu menyampaikan bahwa pengelolaan sedimentasi perlu memperhatikan kepentingan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya.
Di sisi lain, sejumlah pemerhati lingkungan menyuarakan kekhawatiran mengenai risiko pengerukan, kerusakan habitat, gangguan terhadap wilayah tangkap nelayan, dan perubahan kondisi pesisir apabila pengawasan tidak memadai.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan data lingkungan dan pengawasan independen dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan material laut.
Namun, status hukum ekspor pasir dapat berubah mengikuti peraturan perdagangan, ketentuan teknis, dan kebijakan sektoral yang berlaku.
Karena itu, sebelum menyatakan bahwa ekspor pasir tertentu saat ini sepenuhnya dilarang atau telah dibuka secara luas, redaksi perlu memeriksa peraturan terbaru dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral apabila relevan, serta kementerian yang menangani lingkungan hidup.
